Jakarta,Growmedia,indo,com—
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Thorcon 500 yang menjadi isu strategis nasional dibahas secara mendalam pada Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) di Sentral Senayan II, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring melalui platform Zoom ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Ditjen EBTKE dan Ditjen Gatrik Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional, KLHK, Bappenas, Bapeten, PT PLN (Persero), BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ATR BPN, hingga BKPM.
FGD yang juga dihadiri oleh unsur perguruan tinggi ini merupakan bagian dari pelaksanaan survei penerimaan masyarakat terhadap PLTN sebagai hasil kerja sama PT Thorcon Power Indonesia dengan UNS dan UBB sebagai pelaksana riset.
Sebelumnya, data lapangan telah dihimpun dari 1.533 responden selama September hingga Oktober 2025, serta FGD bersama pemerintah daerah Bangka Belitung pada 15 Oktober 2025. Diskusi nasional ini bertujuan memetakan tingkat penerimaan publik dan pandangan para stakeholder mengenai pembangunan PLTN Thorcon 500.
Ketua tim riset, Drajat Tri Kartono, mengatakan survei mencatat tingkat penerimaan publik mencapai 85 persen. “Data lapangan menghasilkan temuan akhir penerimaan masyarakat sebesar 85 persen, dengan 2,94 persen sangat menerima, 50,29 persen menerima, dan 32,49 persen netral cenderung menerima. Sebaliknya, 14,29 persen tidak menerima,” ujar Drajat, seraya menambahkan angka ini meningkat dibanding survei 2021 yang sebesar 73 persen.
Metodologi survei menggunakan instrumen Acceptable Level of Acceptance yang menilai lima variabel utama, yaitu goodwill trust, competence trust, benefit perception, risk perception, dan local acceptance.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Wira Yuda, menegaskan bahwa kebijakan nasional saat ini mengarah pada percepatan pembangunan PLTN. “Dalam Rapimnas KADIN, utusan khusus presiden, Hasyim Djoyohadikusumo, menyampaikan bahwa pembangunan PLTN tidak boleh tertunda lagi. Hal ini juga ditegaskan dalam COP30 yang memasukkan nuklir dalam bauran energi nasional masa depan,” jelas Satya.
Sementara itu, anggota DEN Agus Puji Prasetyono menyatakan pentingnya mengenali persepsi pengambil kebijakan. “Walaupun yang menolak hanya sebagian kecil, bahkan satu persen saja, bila itu adalah pengambil kebijakan, dampaknya sangat besar. Oleh karena itu perlu survei lanjutan dan sosialisasi intensif kepada para pejabat kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN, Nur Syamsi Syam, menyoroti kebutuhan strategi komunikasi yang jelas kepada publik. “Masyarakat saat ini relatif awam dengan teknologi Thorcon. Mereka banyak bertanya soal manfaat, nilai ekonomi, dan kajian terkait. Oleh karena itu, kajian tersebut harus dijelaskan secara transparan,” katanya.
Dari BKPM, Evita mengungkapkan teknis regulasi yang tengah berjalan. “KBLI lima digit khusus PLTN saat ini belum ada, sehingga masih menggunakan klasifikasi instalasi nuklir dan pembangkitan tenaga listrik. BKPM mendukung sinergi dalam kesuksesan pembangunan PLTN,” tegasnya.
Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andry Tiaska, menambahkan bahwa pembahasan tata ruang terus berlangsung. “Progres perizinan Kawasan Kelautan dan Perikanan untuk PLTN telah dibahas dan akan dilanjutkan,” ujarnya.
Randy Wrihatnolo dari BAPPENAS mengingatkan pentingnya penguatan strategi komunikasi publik. “PLTN ini untuk kebutuhan komersial, bukan riset. Di BAPPENAS, pembidangan PLTN riset dan komersial berbeda. Diperlukan strategi komunikasi yang solid agar masyarakat dapat memahami,” paparnya.
Sementara itu, perwakilan BRIN, Sudi Ariyanto, menekankan pentingnya evaluasi teknologi yang objektif. “Penilaian teknologi harus dilakukan berdasarkan jenisnya masing-masing, tidak bisa dibandingkan langsung. Dalam kasus negara lain, promosi PLTN lebih menonjolkan manfaat ekonomi agar lebih diterima masyarakat,” imbuhnya.
Catatan tambahan dari MEBNI, PLN, serta unit BRIN lainnya akan melengkapi data penelitian, sekaligus membantu pengembangan strategi komunikasi informasi kepada publik terkait proyek PLTN Thorcon 500 di Bangka Belitung.(red)
