Jakarta,growmedia-indo.com -
Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mengadakan pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna membahas berbagai persoalan strategi dalam penguatan ekosistem industri tekstil nasional dari sektor hulu hingga hilir.
Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, mengungkapkan bahwa Bea dan Cukai menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan pelaku industri, khususnya terkait kelancaran pasokan bahan baku bagi perusahaan tekstil dan garmen.
Menurut Anne, pihak Bea dan Cukai memahami karakteristik kawasan berikat yang sebagian besar diisi oleh perusahaan berorientasi ekspor serta memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga memerlukan dukungan regulasi yang sederhana dan adaptif.
“Bea dan Cukai saat ini bergerak semakin progresif, transparan, terbuka, dan berbasis digital,” kata Anne, Rabu (3/12).
Ia juga menekankan pentingnya peran Bea dan Cukai bersama publikasi terkait dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri. Kebijakan teknis seperti rekomendasi impor dan perizinan, lanjutnya, seharusnya disusun berdasarkan kapasitas produksi riil, bukan sekadar kapasitas terpasang, agar tidak memicu kelangkaan pasokan pada sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.
Terkait kebutuhan bahan baku, Anne menegaskan impor masih menjadi keharusan bagi sejumlah komoditas yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Ia mencontohkan, Indonesia bukan negara penghasil kapas, sehingga impor tidak dapat dihindari. Hal yang sama berlaku untuk bahan baku poliester.
Selain persoalan bahan baku, AGTI juga menyoroti maraknya praktik thrifting yang dinilai berdampak terhadap industri dalam negeri. Anne menekankan perlunya sinergi antarkementerian dalam menangani permasalahan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sekaligus menjaga iklim impor yang sehat.
“Kami tidak menolak impor. Yang kami dorong adalah pemberdayaan produsen di negeri agar terus tumbuh, sembari tetap membuka ruang impor sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.
AGTI berharap melalui audiensi ini membangun koordinasi lintas kementerian yang semakin kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran, berbasis data faktual, serta mampu memperkuat kemandirian dan daya saing industri tekstil dan garmen nasional di tingkat global.
