CEK SEMUA LAYANAN KAMI DISINI
Pangkal Pinang,growmedia-indo.com -
Data sosial ekonomi seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Namun, ketika semakin banyak masyarakat tercatat dalam desil 6–10, sementara kondisi ekonomi mereka belum menunjukkan kehidupan yang benar-benar sejahtera, persoalannya tidak lagi sebatas “mengapa saya masuk desil tinggi?”. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini?
Desil merupakan pengelompokan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, tetapi angka dalam sistem tidak boleh dianggap sebagai gambaran mutlak kesejahteraan seseorang. Masalah muncul ketika data tidak bergerak secepat perubahan kehidupan masyarakat. Pendapatan seseorang dapat berubah, pekerjaan bisa hilang, harga kebutuhan meningkat, dan jumlah tanggungan keluarga bertambah. Jika perubahan tersebut tidak segera masuk dalam proses pemutakhiran data, maka seseorang bisa tetap tercatat dalam desil 6–10 meskipun kemampuan ekonominya sudah menurun.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata masyarakat tidak memahami desil, tetapi ada kemungkinan data yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan realitas terbaru di lapangan.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data tidak bisa hanya menjadikan angka sebagai jawaban. Ketika data desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran program sosial, maka akurasi, transparansi, pemutakhiran, dan verifikasi data menjadi tanggung jawab yang sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonominya dinilai dan mengapa mereka ditempatkan pada desil tertentu. Jika terdapat perubahan kondisi yang nyata, harus tersedia mekanisme yang mudah untuk melakukan pembaruan dan memastikan laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
Sebab, kesalahan data bukan sekadar persoalan administratif. Dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Keluarga yang sebenarnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dapat dianggap memiliki kondisi ekonomi lebih baik hanya karena tercatat dalam desil yang tinggi. Di sinilah negara harus hadir untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya bekerja berdasarkan data lama, tetapi juga mampu menangkap perubahan kehidupan masyarakat. Jangan sampai masyarakat diminta percaya pada angka, sementara angka tersebut justru bertentangan dengan kenyataan yang mereka jalani setiap hari.
Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang masuk desil 6, 7, 8, 9, atau 10. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana data tersebut diperoleh, kapan terakhir diperbarui, indikator apa yang digunakan, dan apakah telah diverifikasi dengan kondisi nyata masyarakat. Kalau datanya benar, pemerintah harus mampu menjelaskan dasar penilaiannya secara transparan. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, maka data tersebut harus diperbaiki. Masyarakat jangan dibebani untuk menerima begitu saja keputusan sistem tanpa diberikan ruang yang memadai untuk mengoreksi data yang keliru.
Pada akhirnya, data seharusnya menjadi cermin kehidupan masyarakat, bukan tembok yang memisahkan masyarakat dari kebijakan yang seharusnya mereka terima. Desil 6–10 tidak otomatis berarti seseorang hidup berkecukupan, sebagaimana desil tertentu juga tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran untuk melihat seluruh kompleksitas kehidupan sebuah keluarga. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem pendataan terus diperbarui, terbuka terhadap koreksi, dan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Sebab ketika data mengatakan sejahtera tetapi realitas berkata sebaliknya, maka yang harus dipertanyakan bukan hanya masyarakatnya—tetapi juga kualitas sistem yang menghasilkan data tersebut.
