Kejari Muara Enim, yang awalnya menjadwalkan mediasi pada Senin (5/11/2025), secara kontroversial membatalkan undangan tersebut keesokan harinya. Alasan peralihan ranah hukum ke perdata dinilai janggal, mengingat legitimasi hukum adat yang diakui negara.
Praktisi Hukum dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Satria Jaya SH, menegaskan bahwa peran kejaksaan seharusnya menjamin penegakan hukum adat. "Pembatalan ini mengindikasikan ketidakseriusan Kejari Muara Enim dalam melindungi hak-hak masyarakat adat," ujarnya.
Keputusan ini bukan hanya memupuskan harapan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan tersembunyi. Masyarakat SDL kini mempertanyakan komitmen Kejari Muara Enim terhadap keadilan, serta independensi lembaga tersebut dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat adat. Akankah Kejari Muara Enim mampu membuktikan diri berpihak pada kebenaran, atau justru semakin terperosok dalam pusaran ketidakpercayaan? (Karmin)
#Sumber Keluhan Masyarakat
