gr Dandim 0420/Sarko Hadiri Koordinasi Penanganan Perkara Koneksitas di Kejari Merangin


Dandim 0420/Sarko Hadiri Koordinasi Penanganan Perkara Koneksitas di Kejari Merangin

Daftar Isi



Merangin - Growmedia-indo.com 23 April 2025 — Dalam rangka memperkuat sinergi antara TNI dan aparat penegak hukum sipil, Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Suyono, S.Sos. diwakili oleh Kasdim 0420/Sarko, Mayor Inf Usman, S.Ag., M.Pd.I. Hadir dalam kegiatan Koordinasi Penanganan Perkara Koneksitas yang digelar di ruang aula Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.


Pada kesempatan ini, Kegiatan ini merupakan inisiatif strategis dalam memperkuat mekanisme hukum terhadap perkara koneksitas, yaitu perkara pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil dalam satu tindak pidana.


Sebagai narasumber utama, hadir tim dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan yang dipimpin oleh:

Kolonel Laut (H) Yuli Wibowo, S.H. – Asisten Pidana Militer

Rio Irawan P. Halim, S.H., M.H. – Kepala Seksi Penindakan

A. Syafri Pradipta, S.H. – Staf Asisten Pidana Militer

Nurhukman Kasa, S.H. – Staf Asisten Pidana Militer


Turut hadir tokoh-tokoh penting dari institusi kejaksaan dan militer nasional, di antaranya: Darmawel Aswar, S.H., M.H. – Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Totok Sumarsono, S.H., M.H., M.Tr.Hanla – Kasubdit pada Jampidmil, Dr. Muh Asri, S.H., M.H. – Koordinator dari Asisten Pidana Umum Kejati Jambi, Bintang Latinusa Yusvantare, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Krisdianto, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Negeri Bungo, Ridwan Ismawanta, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Sukma Djaya Negara, S.H., M.Hum. – Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Alfred Tasik Palullungan, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun.


Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi, memperjelas mekanisme penanganan perkara koneksitas, serta memastikan keterpaduan dalam proses hukum antara instansi militer dan kejaksaan.


Dengan terjalinnya koordinasi yang kuat seperti ini, diharapkan penegakan hukum di wilayah Jambi, khususnya yang melibatkan unsur militer dan sipil, dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.


(Idil Putra Ipy)

Posting Komentar