Mandailing Natal - Sumatera Utara, growmedia-indo.com - Kepala Desa Pintu Padang Jae, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Monang (60), resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan pencemaran nama baik yang diduga berkaitan dengan penyebaran video viral di media sosial TikTok dan Facebook.
Monang membuat laporan pengaduan ke Polres Mandailing Natal pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 14.04 WIB. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/491/XI/2026/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA.
Dalam laporan itu, Monang mengadukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, identitas pihak terlapor masih dalam penyelidikan.
Kepada wartawan, Monang menjelaskan bahwa persoalan bermula ketika seseorang mendatangi rumahnya untuk meminta tanda tangan pada Surat Keterangan Usaha.
Namun, Monang menolak menandatangani surat tersebut karena mengaku mengetahui bahwa warga yang bersangkutan tidak memiliki usaha sebagaimana jenis usaha yang diterangkan kepadanya.
Penolakan itu kemudian memicu keributan. Menurut pengakuan Monang, setelah keluar dari rumah, orang tersebut berteriak dan melontarkan sejumlah perkataan yang dinilai menyakitkan hati dirinya serta keluarganya. Peristiwa itu disebut terjadi berulang kali pada malam yang sama.
Monang juga mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa ponsel orang tersebut telah merekam video sejak berada di dalam rumahnya. Ia sempat meminta agar perekaman dihentikan, tetapi orang tersebut langsung keluar dari rumah.
Persoalan semakin berkembang setelah Monang mengetahui adanya unggahan video di media sosial TikTok dan Facebook yang dinilainya merugikan nama baik serta kedudukannya sebagai kepala desa.
Salah satu unggahan yang dipersoalkan muncul melalui akun TikTok @rahmadfauzi3861. Video tersebut memuat tulisan yang mendesak Polres Madina mengusut dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan oleh oknum kepala desa.
Unggahan itu juga berisi tuntutan agar Kepala Desa Pintu Padang Jae yang dituding melakukan dugaan penganiayaan terhadap seorang warga berinisial S ditangkap dan dipenjarakan. Selain itu, terdapat desakan kepada BNN Madina untuk melakukan tes urine terhadap kepala desa tersebut.
Monang membantah dan merasa keberatan atas pemberitaan melalui video tersebut. Ia mengaku malu karena unggahan itu dinilai telah memengaruhi nama baiknya di tengah masyarakat.
Terkait persoalan Surat Keterangan Usaha, Ketua BPD Pintu Padang Jae, Iwan Pulungan, bersama sejumlah warga menyampaikan bahwa mereka tidak pernah melihat usaha sebagaimana yang diterangkan oleh pihak yang meminta surat tersebut.
"Kami tidak pernah melihat dia punya usaha di desa ini, bang. Wajar saja kalau Kades tidak mau menandatanganinya karena itu akan masuk dalam bentuk penipuan jika ditandatangani tanpa ada bukti fisik jenis usaha yang dijalani," ujar Iwan.
Keterangan serupa juga disampaikan sejumlah warga yang dikonfirmasi wartawan. Meski demikian, persoalan mengenai kebenaran usaha tersebut merupakan hal yang terpisah dan perlu didasarkan pada fakta serta bukti yang dapat diverifikasi.
Sebelum melaporkan persoalan ini ke polisi, Monang mengaku telah memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada dirinya serta keluarga. Upaya mediasi juga pernah dilakukan di Kantor Camat Siabu dengan difasilitasi oleh camat setempat. Namun, menurut Monang, mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena pihak yang bersangkutan disebut tidak bersedia.
Karena tidak menemukan penyelesaian, Monang akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan didampingi kuasa hukumnya, Adv. Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H., dari Kantor Hukum Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H. & Rekan.
Monang berharap Polres Mandailing Natal menangani laporan tersebut secara profesional dan memberikan kepastian hukum.
"Saya percaya Polres Madina akan menuntaskan kasus ini dengan cepat, dan berharap semoga para pelaku yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan hukuman setimpal sesuai perbuatannya," ujar Monang.
Sementara itu, kuasa hukumnya, Adv. Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H., meminta agar penanganan laporan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia berharap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diproses berdasarkan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, perkara tersebut masih sebatas laporan pengaduan dan identitas terlapor masih dalam penyelidikan. Kebenaran dugaan pencemaran nama baik maupun tuduhan lain yang muncul dalam video tersebut harus diuji melalui proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.(MJ)
