Pangkalpinang, Growmedia,indo,com—
Sidang perdana perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Bangka Belitung resmi digelar di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A, Senin (16/11/2026). Sidang berlangsung di Ruang Garuda, dimulai pukul 10.00 WIB, dan dipimpin langsung oleh Majelis Hakim yang beranggotakan tiga orang.
Perkara pengadaan Alkes Modular Operating Theatre (MOT) Tahun Anggaran 2021 ini bersumber dari APBD Pemprov Babel dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai mencapai sekitar Rp5,7 miliar. Dalam persidangan pertama ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka resmi membacakan surat dakwaan terhadap tiga orang terdakwa, yakni Hen, AH, dan AY.
JPU menguraikan kronologi perkara bermula dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 443/104/031/RSUD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dan Kontrak Nomor 445/001/03.1/RSUP/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021. PT Bakti Wira Husada ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan Direktur Utama AY selaku penyedia, yang didukung oleh PT Redosco Pranadita yang dipimpin Heni. Adapun pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek ini adalah AH.
JPU mendakwa, pada periode 12 Juli hingga 20 Desember 2021 di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, ketiga terdakwa diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum. Terdakwa AY selaku penyedia bersama Heni selaku pihak pendukung dan AH selaku PPK diduga melaksanakan pengadaan MOT dengan menggunakan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang justru disusun oleh Heni. Padahal, penyusunan dokumen perencanaan tersebut merupakan tugas dan wewenang PPK, bukan pihak penyedia. Perbuatan ini diduga melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para penasihat hukum untuk menanggapi. Ketiga tim kuasa hukum terdakwa yang hadir sepakat meminta waktu satu minggu untuk menyusun dan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut. Majelis Hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi pada Jumat, 20 November 2026, pukul 08.30 WIB.
Hangga Oktafandany, S.H., salah satu penasihat hukum terdakwa, menyambut baik dimulainya persidangan ini. "Sebenarnya kami berterima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akhirnya perkara ini disidang, artinya kita akan mendapatkan kepastian hukum," ujar Hangga usai sidang. Ia berharap proses hukum yang sudah berlarut-larut ini dapat segera berjalan transparan.
Pantauan di lokasi, sidang perdana ini berlangsung tertib, meski kehadiran pengunjung terlihat sepi. Perjuangan hukum para terdakwa kini memasuki babak baru, dengan eksepsi yang akan diajukan Jumat depan menjadi penentu langkah selanjutnya.







