Jakarta, 11 November 2026 — DPP Gema Keadilan mendesak pimpinan DPR RI segera menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan itu disampaikan sehari setelah Gema Keadilan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan menyampaikan tuntutannya kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Gema Keadilan Zaky Ramadhan menyambut dukungan anggota DPR lintas fraksi terhadap usulan tersebut. Ia meminta pimpinan DPR menjelaskan tahapan dan jadwal pembahasan kepada publik.
“Kemarin kami datang ke DPR membawa tuntutan yang jelas. Hari ini, setelah anggota DPR lintas fraksi mulai bergerak, kami ingin pimpinan DPR menyampaikan kapan usulan ini akan dibahas. Publik berhak tahu apa yang diperiksa, dokumen apa yang menjadi dasar, dan bagaimana DPR mengambil keputusan,” ujar Zaky, Rabu (11/11/2026).
Gema Keadilan tetap meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Organisasi itu juga mendesak DPR menindaklanjuti usulan HMP secara terbuka dan objektif, dengan menelaah dokumen penyetaraan serta implikasinya terhadap pemenuhan syarat pencalonan Gibran.
“Kalau Gibran memilih bertahan, DPR harus menjalankan fungsi pengawasannya. Kami akan mengawal proses ini sampai publik mendapat jawaban yang bisa diuji. Siapa pun yang menduduki jabatan setinggi Wakil Presiden harus siap mempertanggungjawabkan pemenuhan syarat jabatannya di hadapan rakyat,” tegas Zaky.
Gema Keadilan juga menegaskan kembali tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengungkap pihak yang diduga merancang, memerintahkan, atau mendanainya.
