TAPANULI SELATAN GROUMEDIA INDONESIA.COM (17-11-2026)— Di balik dinding ruang kelas SDN No. 100908 Muara Ampolu II, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, ratusan pasang mata anak-anak desa menatap papan tulis dengan penuh harap. Namun, di atas kepala mereka, bayang-bayang bahaya dan aroma dugaan korupsi seolah mengintai dari setiap sudut bangunan yang baru saja direvitalisasi dengan anggaran negara sebesar Rp1,61 miliar.
Ironisnya, ketika dugaan penyimpangan proyek yang bersumber dari APBN tersebut mencuat ke permukaan—mulai dari indikasi penggelembungan anggaran (mark-up), ketidakterbukaan informasi, hingga dugaan penggunaan material bekas pada struktur atap—langkah aparat penegak hukum justru dinilai berjalan di tempat. Sorotan tajam publik dan elemen masyarakat kini mengarah pada lambannya penanganan kasus ini oleh jajaran Kejaksaan.
Nyawa Siswa di Bawah Bayang-Bayang Dugaan Penyimpangan
Sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi ini dilayangkan oleh elemen masyarakat (FKI-1 Sumatera Utara) ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada akhir Agustus 2026, lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan, publik terus menanti ketegasan hukum.
Namun, hingga memasuki bulan November 2026, progres penanganan perkara ini terasa senyap. Sikap pasif ini memicu kekecewaan mendalam dari para orang tua murid dan masyarakat sipil. Bukan sekadar soal kerugian uang negara, kelambanan ini menyangkut keselamatan fisik generasi penerus bangsa yang setiap hari belajar di bawah atap bangunan yang kualitasnya dipertanyakan. Jika kelak konstruksi yang diduga tidak sesuai spesifikasi itu runtuh, penyesalan hukum tidak akan pernah mampu mengembalikan nyawa atau masa depan anak-anak desa tersebut.
Tinjauan Hukum: Undang-Undang yang Dilanggar dan Kewajiban Kejaksaan
Sikap lamban atau pembiaran terhadap dugaan tindak pidana korupsi di sektor pendidikan mencederai amanat konstitusi dan sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah landasan hukum yang mengikat dalam kasus ini:
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
- Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3: Mengatur tentang setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dugaan mark-up anggaran dan penggunaan material bekas (jika terbukti mengurangi volume/kualitas dari Rencana Anggaran Biaya) secara langsung memenuhi unsur kerugian keuangan negara.
- Pasal 2 ayat (2): Memberatkan ancaman pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan darurat atau kebutuhan mendesak masyarakat (seperti fasilitas pendidikan dasar). [1, 2]
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- Pasal 30 ayat (1) huruf d: Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (termasuk tindak pidana korupsi).
- Pasal 8 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa wajib bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Kelambanan dalam merespons laporan publik bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Pasal 16 dan Pasal 17: Mewajibkan setiap bangunan gedung (terlebih fasilitas umum seperti sekolah) memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung, yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Penggunaan material bekas tanpa standar kelayakan yang sah melanggar syarat keselamatan konstruksi dan membahayakan pengguna gedung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 12 dan Pasal 13: Penegak hukum wajib menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh masyarakat dengan melakukan penelitian dan pemeriksaan, serta wajib memberikan jawaban atau informasi mengenai perkembangan tindak lanjut laporan tersebut kepada pelapor paling lambat 30 hari sejak laporan diterima.
Desakan Moral untuk Adhyaksa
Kejaksaan tidak boleh menjadi menara gading yang sulit dijangkau oleh jeritan keadilan masyarakat akar rumput. Publik di Tapanuli Selatan menuntut Kejari Tapsel dan Kejati Sumut untuk segera turun ke lapangan, menggandeng tim ahli konstruksi independen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/BPKP), serta membuka tabir proyek revitalisasi SDN Muara Ampolu II secara terang-benderang. Sebab, membiarkan dugaan korupsi di ruang kelas sama saja dengan merampok masa depan anak-anak bangsa di siang bolong.




.jpeg)
.jpeg)



