Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Iklan

Tanggapi Surat Keberatan PWI Babel, Polda Babel: Langkah Penetapan Hoaks Tindakan Diskresi Kepolisian

Growmedia
Jumat, 13 November 2026
Last Updated 2026-11-13T11:17:00Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
CEK SEMUA LAYANAN KAMI DISINI

Bangka Belitung, Growmedia,indo,com-
Pangkalpinang — Polda Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan hak jawab resmi atas surat keberatan yang dilayangkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Belitung terkait penetapan informasi hoaks terhadap pemberitaan dugaan pemukulan oknum anggota TNI di Polsek Sungailiat. Surat hak jawab diserahkan kepada pengurus PWI Babel pada Jumat (13/11/2026) siang.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Sugiyarso, dalam siaran pers resminya menyampaikan bahwa pihaknya tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun demikian, setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat diharapkan senantiasa mengedepankan prinsip akurasi—tepat, benar, sesuai fakta, terverifikasi, dan berimbang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.

"Informasi yang disampaikan ke publik terkait dugaan pemukulan tersebut dinilai belum melalui proses verifikasi data dan fakta," ujar Agus Sugiyarso.

Polda Babel menegaskan, informasi awal yang belum terverifikasi dan tersebar di masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu, langkah mitigasi dan pelurusan informasi harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Polda Babel juga menilai pemberitaan tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6 huruf c, yang menegaskan pers wajib mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Terkait pemberian label hoaks yang menjadi sorotan, Polda Babel menjelaskan langkah tersebut merupakan tindakan diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah disahkan pada Juni 2026.

Dasar hukum utamanya tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri, yang menyebutkan bahwa pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.

Polda Babel menegaskan tetap terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan dari insan pers maupun masyarakat luas. Akan tetapi, kritik hendaknya disampaikan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat," demikian tertulis dalam siaran pers resmi Polda Babel.

 

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Tidak ada komentar:

Iklan