BANYUASIN, Growmedia-Indo.com —
Sejumlah warga di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, melaporkan adanya dugaan praktik pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makarti. Keduanya membuat surat pernyataan bermeterai untuk membuktikan kebenaran informasi yang mereka sampaikan, Kamis (12 November 2026).
Dalam surat pernyataan yang dibuat di Delta Upang pada tahun 2026, dua warga bernama F dan A menyampaikan secara tertulis bahwa mereka diminta membayar biaya nikah sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di KUA Kecamatan Makarti. Kedua warga tersebut menyatakan isi surat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menandatanganinya di atas meterai.
F, warga Desa Prajen Jaya, Kecamatan Banyuasin II, dan A dari Desa Pamudiran, Kecamatan Nipah Panjang, keduanya menyatakan belum bekerja. Besarnya biaya yang diminta dinilai sangat memberatkan masyarakat, terlebih bagi mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu.
Menurut aturan yang berlaku, biaya pencatatan nikah yang dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja resmi adalah gratis. Jika dilaksanakan di luar kantor atau di luar jam kerja, biayanya ditetapkan sesuai ketentuan yang jauh di bawah angka yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak KUA Kecamatan Makarti maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Keagamaan Kabupaten Banyuasin terkait dugaan ini.
Saat dikonfirmasi KUA "Terima kasih. Saya persilakan, tanyakan dgn hati nurani Anda, kl yakin hal ini benar silakan dilanjutkan. Hal ini sdh dari bulan September dak mmg tdk ada, namun sekali lg kalau Anda yaqin dan haqqul yakin silakan. Saya sdh dapat info A1, ini kerjaan Andi Wasis
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan penyelidikan agar kebenaran dapat terungkap dan praktik pungutan liar di lembaga pelayanan publik ini dapat dihentikan.
(TIM Investigasi Indometro)
