Tegal,growmedia-indo.com -
Pelepasan satu unit mobil Isuzu Panther berwarna abu-abu beserta sopirnya dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polsek Lebaksiu, Kabupaten Tegal, menuai tanda tanya. Pasalnya, kendaraan yang sebelumnya diserahkan ke Mapolsek Lebaksiu justru dipulangkan setelah disebut adanya kesepakatan antara pihak yang menyerahkan kendaraan dengan pihak pemilik atau perwakilannya.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut dilakukan, termasuk dasar hukum yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam melepas kendaraan dan sopir yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan BBM subsidi.
Informasi pelepasan tersebut terungkap saat awak media kembali mendatangi Mapolsek Lebaksiu pada Selasa (17/11/2026). Kanit Reskrim Polsek Lebaksiu, Juju, membenarkan bahwa mobil Isuzu Panther beserta sopirnya sudah tidak lagi berada di Mapolsek karena telah dipulangkan.
"Mobil dan sopirnya sudah dilepas. Sudah ada penyelesaian antara orang media yang menyerahkan dengan pemilik atau perwakilan mobil tersebut. Penyelesaiannya dilakukan di Polsek Lebaksiu," ungkap Juju saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Penyelesaian Damai, Lantas Bagaimana Status Dugaan Tindak Pidananya?
Pernyataan Kanit Reskrim tersebut justru membuka sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum mendapatkan penjelasan secara terang.
Ketika awak media meminta penjelasan mengenai identitas sopir, nama pihak yang mewakili pemilik kendaraan, serta siapa saja yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, Kanit Reskrim tidak dapat memberikan keterangan secara rinci.
Pertanyaan berikutnya menyangkut posisi dan kewenangan Polsek Lebaksiu dalam menangani perkara tersebut. Apakah kendaraan dan sopir sebelumnya diamankan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dugaan tindak pidana, ataukah kepolisian hanya memfasilitasi penyelesaian antara pihak yang menyerahkan kendaraan dengan pemiliknya?
Namun, pertanyaan mengenai status penanganan perkara dan dasar hukum pelepasan kendaraan tersebut belum memperoleh jawaban yang jelas.
Padahal, dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi bukan persoalan sederhana. Praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara serta mengganggu distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan ketentuan pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Karena itu, apabila terdapat dugaan tindak pidana, penyelesaiannya semestinya mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku. Kesepakatan antara pihak-pihak terkait tidak dengan sendirinya menjawab apakah unsur pidana telah diperiksa atau bagaimana status perkara tersebut ditentukan.
Kapolsek Belum Memberikan Tanggapan
Sebelumnya, pada Minggu (15/11/2026) malam, satu unit Isuzu Panther berwarna abu-abu tersebut diserahkan oleh gabungan orang media dan LSM ke Mapolsek Lebaksiu.
Pada Senin (16/11/2026), kendaraan itu masih terlihat terparkir di halaman Mapolsek Lebaksiu. Namun, sehari kemudian, tepatnya Selasa (17/11/2026), kendaraan beserta sopirnya diketahui telah dipulangkan.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan awak media kepada Kapolsek Lebaksiu, Iptu Wawan, melalui pesan WhatsApp pada Senin malam sekitar pukul 19.43 WIB. Namun, hingga kendaraan tersebut diketahui telah dilepas, belum ada tanggapan yang diterima.
Polres Tegal Diminta Berikan Penjelasan Terbuka
Menyikapi perkembangan tersebut, publik dan elemen masyarakat sipil mempertanyakan transparansi penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Lebaksiu.
Sejumlah hal dinilai perlu dijelaskan secara terbuka oleh jajaran Polres Tegal, di antaranya status hukum sopir dan kendaraan, dasar pertimbangan pelepasan, hasil pemeriksaan terhadap dugaan pengangkutan BBM bersubsidi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk asal BBM dan SPBU tempat pengisian apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai dilepas atau tidaknya sebuah kendaraan. Lebih jauh, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ditangani berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berhenti pada kesepakatan antarpihak tanpa penjelasan mengenai status hukumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi secara menyeluruh dari Kapolsek Lebaksiu maupun jajaran Polres Tegal mengenai dasar hukum dan pertimbangan pelepasan kendaraan tersebut.






