LUBUKLINGGAU,Growmedia-indo.com–
Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Kelurahan (DK) Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat.
Lurah Jogoboyo, Prima Suki.SE diduga tidak melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik, non-fisik (pemberdayaan), hingga pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Rabu (18/11/2026), beberapa item kegiatan Dana Kelurahan 2026 di wilayah tersebut dilaksanakan tanpa melalui mekanisme swakelola Pokmas sebagaimana yang lazim diterapkan untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan warga setempat.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya menyayangkan minimnya pelibatan warga melalui wadah Pokmas dalam eksekusi program kelurahan tahun ini.
Menurutnya, tujuan utama Dana Kelurahan adalah menggerakkan ekonomi lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan.
"Kami mempertanyakan transparansi pelaksanaan kegiatan fisik, non-fisik, maupun pengadaan barang dan jasa dari Dana Kelurahan Jogoboyo tahun 2026 ini.
Seharusnya Pokmas diberdayakan sebagai pelaksana swakelola agar warga ikut mengawasi kualitas pekerjaan sekaligus merasakan dampak ekonominya secara langsung," ujarnya.
Ia juga mendesak pihak kelurahan maupun instansi pengawas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk membuka rincian Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Jogoboyo TA 2026 secara transparan kepada publik, termasuk dasar regulasi yang digunakan apabila pekerjaan dialihkan ke pihak ketiga atau penyedia.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi Lurah Jogoboyo, Prima Suki.SE , guna meminta penjelasan dan klarifikasi resmi terkait mekanisme pengadaan serta alasan tidak dilibatkannya Pokmas dalam kegiatan Dana Kelurahan tahun anggaran 2026.
(TIM Redaksi)







