Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Iklan

Krisis Sampah: Saatnya Berubah dari Seremonial ke Solusi Nyata

Growmedia
Senin, 09 November 2026
Last Updated 2026-11-09T09:26:02Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
CEK SEMUA LAYANAN KAMI DISINI

Penulis: Fadhilah Harvina S.I.P
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12 Sungailiat Bangka

Bangka Belitung, Growmedia,indo,com-
Tumpukan sampah di pinggir jalan, saluran air, pasar, hingga kawasan permukiman seolah menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Berbagai program kebersihan telah dilaksanakan, mulai dari gotong royong, penyediaan tempat sampah, pembentukan bank sampah, hingga kampanye menjaga lingkungan. Namun, tak lama setelah dibersihkan, sampah kembali menumpuk di tempat yang sama.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa persoalan sampah terus berulang meskipun anggaran dan upaya terus dikerahkan? Jangan-jangan, selama ini kita lebih sibuk membersihkan dampaknya, namun lupa memperbaiki akar masalahnya.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, 25 Februari 2026, mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis sampah. Banyak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) telah berusia sekitar 17 tahun, padahal masa operasional idealnya maksimal 20 tahun. Sementara itu, praktik pembuangan terbuka atau open dumping yang sebelumnya mencapai 95% baru menurun menjadi 63%, dan pemerintah menargetkan penghentian sepenuhnya pada akhir 2026.

Di Bangka Belitung, persoalan ini juga nyata. Ombudsman RI mencatat ada 33 pengaduan dan 21 laporan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Babel sepanjang 2022–2025. Permasalahannya beragam: jadwal pengangkutan yang tidak menentu, sarana prasarana yang belum memadai, kelebihan kapasitas TPA Parit Enam di Pangkalpinang, hingga tumpukan yang terus terjadi di TPA Kenanga, Sungailiat. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar soal kesadaran warga, melainkan masalah sistemik pelayanan publik.

Selama ini, kesadaran masyarakat kerap dijadikan kambing hitam. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak memilah, dan penggunaan plastik sekali pakai memang memperburuk keadaan. Namun, menyalahkan warga saja terlalu sederhana. Bagaimana warga bisa memilah sampah jika tidak tersedia fasilitas pemilahan? Bagaimana warga bisa tertib membuang jika jadwal pengangkutan tidak konsisten? Di Gorontalo, Ombudsman menemukan fakta yang mirip: dari 10 unit Tempat Pengolahan Sampah 3R, hanya lima yang berfungsi, dan keterbatasan armada membuat sampah terlambat diangkut.

Artinya, perubahan perilaku masyarakat harus beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menegaskan pengelolaan harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Sayangnya, di lapangan, sistem yang berjalan belum sepenuhnya mendukung partisipasi masyarakat. Warga diajak berperan, tetapi pemerintah belum konsisten menyediakan fasilitas yang memadai.

Karena itu, penanganan sampah tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri oleh instansi terkait. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat luas. Dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penanganan sampah membutuhkan keseriusan lebih. Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patriya pun mengusulkan pemanfaatan dana desa untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat akar rumput. Kolaborasi tidak boleh berhenti pada kegiatan bersih-bersih sesaat, tetapi harus berlanjut pada pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Pengelolaan sampah juga harus berpandangan jangka panjang, tidak sekadar mengejar tampilan bersih hari ini. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanah, sementara sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi perlu didorong melalui bank sampah dan industri daur ulang. Jika hanya dibuang ke TPA, kita menumpuk masalah sekaligus membuang potensi ekonomi yang sebenarnya masih berguna.

Yang terpenting, keberhasilan pengelolaan sampah harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya diukur dari jumlah kegiatan kebersihan yang dilaporkan. Jika warga masih kesulitan membuang sampah, jika jalan tetap kotor keesokan harinya, berarti sistem yang dibangun belum berfungsi dengan baik. Nilai publik yang dihasilkan dari setiap program kebijakan harus terlihat dari kualitas hidup yang membaik, bukan dari laporan kegiatan yang tebal.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan langkah konkret: membangun budaya memilah sejak rumah tangga dan sekolah; menyempurnakan jadwal serta menambah armada pengangkutan; memperkuat TPS 3R hingga ke desa-desa; memperjelas tanggung jawab setiap pihak; serta melakukan evaluasi terbuka berbasis data, bukan sekadar kesan visual.

Pada akhirnya, sampah adalah cermin kualitas tata kelola pemerintahan. Lingkungan yang bersih tidak lahir dari kerja gotong royong sekali sebulan, melainkan dari sistem pengelolaan yang terencana, berkelanjutan, kolaboratif, dan benar-benar melayani masyarakat. Jangan sampai program kebersihan terus digelar, namun tumpukan sampah tetap ada di tempat yang sama. Sudah saatnya kita berhenti sekadar membersihkan, dan mulai memperbaiki sistemnya dari akar.

 

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Tidak ada komentar:

Iklan