GRASI Gelar Aksi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Soroti Dugaan Kejanggalan Pengadaan Mebeler Rp48 Miliar
KOTA BEKASI — Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRASI) Kota Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengadaan mebeler sekolah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas sembilan paket dengan total anggaran mencapai Rp48 miliar.
Dalam aksinya, GRASI mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi membuka seluruh dokumen pengadaan yang menggunakan metode E-Purchasing melalui Mini Kompetisi. Dokumen yang diminta meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pagu anggaran, daftar peserta, harga penawaran, berita acara evaluasi, hingga penetapan penyedia pemenang.
GRASI juga menganalisis dugaan pengguguran peserta yang mengajukan penawaran harga terendah dengan mencantumkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Selain itu, GRASI meminta penjelasan terkait dasar evaluasi dan keputusan tersebut, termasuk keterbukaan jejak proses digital Mini melalui mekanisme resmi.
Koordinator Lapangan GRASI, Muhamad Bayu, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat.
"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta transparansi dan pertanggungjawaban. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, seharusnya dokumen dan dasar pengambilan keputusannya dapat dijelaskan secara terbuka," tegas Bayu.
Dalam pelaksanaan aksinya, massa GRASI akhirnya diterima oleh Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas tidak dapat membicarakan aksi massa karena mereka mempunyai agenda di luar kantor.
Meski sempat menemui Kabid SMP, massa GRASI menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Oleh karena itu, setelah menyampaikan seluruh tuntutan kepada perwakilan yang membahas mereka, massa aksi memilih mengakhiri aksi dan kembali dengan membawa komitmen untuk mengadakan pembekuan lanjutan.
GRASI menilai masalah pengadaan mebeler senilai Rp48 miliar tersebut memerlukan penjelasan langsung dari pimpinan Dinas Pendidikan, terutama terkait keterbukaan dokumen dan dasar pengambilan keputusan dalam proses pengadaan.
Tidak hanya mendesak Dinas Pendidikan, GRASI juga meminta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penelaahan terhadap proses pengadaan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi prosedur penyimpangan, Merujuk pada izin, dugaan suap, serta melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.
Dalam aksi tersebut, GRASI menyampaikan sepuluh tuntutan, di antaranya membuka dokumen KAK sembilan paket pengadaan, HPS dan pagu anggaran, daftar peserta beserta penawaran harga, berita acara evaluasi, dasar pengguguran peserta, surat penetapan pemenang, serta nilai akhir kontrak setiap paket.
GRASI juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk bertanggung jawab secara terbuka. Terlebih lagi, Bayu meminta kepada kepala dinas untuk merendahkan diri apabila tidak mampu memberikan transparansi dan pertanggungjawaban publik atas permasalahan tersebut.
Sebagai tindak lanjutnya, GRASI memberikan waktu 7 x 24 jam kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk memberikan penjelasan dan memenuhi tuntutan yang telah disampaikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada kecerahan maupun respons yang memadai, GRASI memastikan akan kembali menggelar aksi pembekuan lanjutan.
"Kami akan kembali melakukan aksi dalam waktu 7 x 24 jam apabila tidak ada kejelasan. Persoalan ini tidak akan kami biarkan begitu saja. Kami akan terus mengawal hingga ada transparansi dan tanggung jawab yang jelas," tegas Bayu.
Menurut GRASI, anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, keterbukaan dalam setiap proses pengadaan menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan uang rakyat berjalan sesuai ketentuan.
“Anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik. Transparansi bukan pilihan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,” tutup Bayu.
