Lubuklinggau,Growmedia-indo.com – Penggunaan Dana Kelurahan Tahun Anggaran (TA) 2026 di Kelurahan Ketuan II, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, menuai sorotan tajam.
Pasalnya, anggaran yang sejatinya dikucurkan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah, diduga kuat menjadi ajang "bancaan" atau ladang korupsi oknum tertentu.
Berdasarkan hasil investigasi dan temuan langsung di lapangan oleh tim pemantau serta laporan masyarakat setempat, tidak ditemukan adanya realisasi fisik pembangunan yang signifikan yang bersumber dari alokasi Dana Kelurahan untuk tahun anggaran berjalan ini.
Warga mempertanyakan ke mana mengalirnya dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau tersebut.
Salah seorang warga kelurahan setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya.
Ia menyebutkan bahwa sejak awal tahun anggaran hingga menjelang akhir tahun 2026, tidak ada tanda-tanda pengerjaan fasilitas publik seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya yang biasanya didanai oleh program tersebut.
"Kami sebagai masyarakat merasa heran. Anggarannya jelas ada dan tertulis, tetapi wujud pembangunannya di lapangan sama sekali tidak kelihatan. Kami menduga ada permainan dan pembiaran dalam pengelolaan dana ini," ujarnya kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Menanggapi carut-marutnya indikasi penyelewengan ini, sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mendesak agar pihak penegak hukum, baik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau maupun Inspektorat Daerah, segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
"Ini tidak bisa dibiarkan. Dana kelurahan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat miskin perkotaan dan pemerataan pembangunan.
Jika temuan di lapangan menunjukkan zero pembangunan, maka patut diduga ada indikasi kerugian negara.
Pihak kelurahan dan kecamatan harus memberikan pertanggungjawaban publik yang transparan," tegas salah satu perwakilan lembaga pemantau kebijakan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kelurahan Ketuan II maupun Camat Lubuklinggau Selatan II belum memberikan klarifikasi atau jawaban resmi terkait tidak adanya realisasi fisik proyek pembangunan yang dituduhkan oleh warga dan terpantau di lapangan.
Awak media masih terus berusaha menghubungi pihak-pihak terkait guna mendapatkan keberimbangan informasi.
(Allen)
