Pangkalpinang,Growmedia,indo,com— Menanggapi perhatian masyarakat terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagai syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Penanggung Jawab Gerai Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Rusdy, memberikan klarifikasi menyeluruh soal mekanisme pelayanan, tenaga pemeriksa, hingga besaran biaya yang dikenakan.
Pemeriksaan kesehatan jasmani dan psikologi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari persyaratan penerbitan SIM. Kesehatan jasmani mencakup penglihatan, pendengaran, kondisi fisik, tekanan darah, hingga fungsi anggota gerak — semua berkaitan langsung dengan kemampuan berkendara. Sementara pemeriksaan psikologi menyasar aspek kesehatan rohani, meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan kepribadian pemohon.
Konsep pelayanan "satu pintu" yang diterapkan, kata Rusdy, bukan berarti seluruh pemeriksaan dilakukan oleh satu pihak saja.
"Pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi tetap merupakan dua layanan profesional yang berbeda, dengan tenaga pemeriksa dan tanggung jawab profesional masing-masing."
Satu pintu bermakna penyatuan alur dan lokasi agar masyarakat lebih mudah, bukan penggabungan wewenang. Mekanisme ini sekaligus mendukung integrasi data hasil pemeriksaan ke sistem Korlantas, sehingga verifikasi dan administrasi berjalan lebih terkoordinasi dan efisien.
Tenaga Pemeriksa Berstandar Profesi
Baik pemeriksa kesehatan maupun psikologi telah memenuhi syarat dan memperoleh rekomendasi dari fungsi terkait di lingkungan Polri — fungsi kedokteran dan kesehatan untuk dokter, serta fungsi psikologi untuk psikolog. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku, di mana psikolog dari luar lingkungan Polri wajib memiliki rekomendasi tersebut.
Rincian Biaya Rp240.000
Terkait biaya yang diterima pemohon sebesar Rp240.000, Rusdy merinci bahwa itu terdiri dari biaya pemeriksaan kesehatan Rp60.000 dan pemeriksaan psikologi Rp180.000.
Nominal itu bukan sekadar untuk mendapatkan surat keterangan, melainkan mencakup jasa profesi tenaga pemeriksa, gaji tenaga pendukung, pemeliharaan sistem aplikasi, serta biaya operasional seperti listrik dan jaringan internet.
"Biaya yang dibayarkan merupakan biaya layanan pemeriksaan dan jasa profesi, bukan sekadar surat keterangan formalitas."
Hasil pemeriksaan, tegas Rusdy, murni berdasarkan data dan temuan di lapangan — tidak ditentukan oleh keinginan pemohon maupun kepentingan pihak lain. Pihaknya berkomitmen menjaga profesionalitas, objektivitas, serta kerahasiaan data setiap pemohon.
"Kami menghargai perhatian, kritik, dan masukan masyarakat. Kami berkomitmen menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan," pungkasnya.
