![]() |
Penulis : Tim Riset Desa Buku Limau, Universitas Bangka |
Bangka Belitung, Growmedia,indo,com-
Selama melakukan penelitian di Desa Buku Limau pada Juli 2026, Tim Riset Universitas Bangka Belitung menemukan bahwa tantangan terbesar masyarakat bukanlah rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, melainkan sulitnya mengakses layanan pendidikan setelah jenjang sekolah dasar.
Desa ini hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga tingkat SD. Setelah lulus, anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan harus menyeberangi laut menuju Kecamatan Manggar dengan waktu tempuh sekitar 45 menit menggunakan transportasi laut.
Bagi sebagian masyarakat perkotaan, perjalanan selama 45 menit mungkin bukan persoalan besar. Namun, bagi anak-anak pulau, perjalanan tersebut berarti menghadapi risiko cuaca, biaya transportasi, hingga keharusan meninggalkan keluarga pada usia yang masih sangat muda. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak justru berubah menjadi perjuangan yang penuh pengorbanan.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa anggapan masyarakat pulau tidak peduli terhadap pendidikan tidak sepenuhnya benar. Banyak orang tua justru memiliki harapan agar anak-anak mereka dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Memang, sebagian anak memilih mengikuti jejak orang tua sebagai nelayan karena hasil laut menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan.
Namun, pilihan tersebut sering kali bukan semata-mata karena kurangnya minat belajar, melainkan akibat keterbatasan akses pendidikan yang mereka hadapi setiap hari.
Persoalan tidak berhenti pada perjalanan menyeberangi laut. Setibanya di Manggar, anak-anak yang tidak memiliki keluarga harus tinggal di mess yang disediakan pemerintah desa. Kehadiran mess tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah desa terhadap keberlanjutan pendidikan warganya.
Akan tetapi, kapasitasnya masih sangat terbatas. Mess yang hanya memiliki empat kamar tidak mampu menampung seluruh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan. Akibatnya, sebagian siswa harus tinggal di rumah kerabat, sedangkan mereka yang tidak memiliki saudara harus mencari alternatif lain dengan biaya yang tentu tidak ringan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan pendidikan di wilayah kepulauan bukan hanya persoalan geografis, tetapi juga persoalan ekonomi. Orang tua tidak hanya memikirkan biaya sekolah, tetapi juga biaya tempat tinggal, konsumsi, transportasi, dan kebutuhan hidup anak selama berada jauh dari keluarga. Beban tambahan inilah yang sering kali membuat pendidikan menjadi pilihan yang sulit dijangkau oleh keluarga dengan penghasilan tidak menentu.
Persoalan semakin kompleks ketika siswa ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Jika SMP masih dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari mess, maka sekolah menengah atas berada pada lokasi yang lebih jauh sehingga memerlukan kendaraan. Tidak semua keluarga mampu menyediakan biaya transportasi setiap hari. Akibatnya, sebagian anak memilih menghentikan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang SMP.
Ironisnya, Desa Buku Limau sebenarnya pernah memiliki sekolah menengah pertama. Namun, sekolah tersebut tidak lagi beroperasi karena kekurangan tenaga pendidik. Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah, tetapi juga pemerataan guru. Infrastruktur tanpa tenaga pendidik tidak akan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang berkelanjutan.
Kondisi yang terjadi di Desa Buku Limau seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selama ini keberhasilan pemerataan pendidikan sering diukur melalui angka partisipasi sekolah, angka kelulusan, atau pembangunan sarana pendidikan.
Padahal, indikator tersebut belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman nyata masyarakat dalam mengakses pendidikan. Pemerataan yang sesungguhnya bukan hanya memastikan sekolah berdiri, tetapi juga memastikan setiap anak dapat mencapainya tanpa menghadapi hambatan yang berlebihan.
Pemerintah perlu melihat persoalan pendidikan di wilayah kepulauan secara lebih komprehensif. Penyediaan transportasi khusus pelajar, penambahan kapasitas mess, bantuan biaya hidup bagi siswa yang harus tinggal di luar desa, serta pemerataan tenaga pendidik merupakan beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Bahkan, apabila jumlah peserta didik memungkinkan, mengaktifkan kembali layanan pendidikan menengah di Desa Buku Limau dapat menjadi solusi jangka panjang yang lebih efektif.
Anak-anak Desa Buku Limau tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menginginkan kesempatan yang sama seperti jutaan anak Indonesia lainnya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kesempatan tersebut tidak boleh ditentukan oleh letak geografis atau kemampuan ekonomi keluarga. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak, di mana pun ia dilahirkan, memperoleh akses pendidikan yang setara.
Pada akhirnya, perjuangan anak-anak Desa Buku Limau tidak seharusnya terus dipandang sebagai kisah ketangguhan yang layak dirayakan. Ketangguhan mereka memang patut dihargai, tetapi yang lebih penting adalah memastikan mereka tidak lagi dipaksa berjuang sejauh itu hanya untuk mendapatkan hak yang telah dijamin oleh konstitusi.
Pendidikan yang adil bukanlah ketika anak-anak mampu bertahan menghadapi berbagai keterbatasan, melainkan ketika negara mampu menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Sebab, ukuran keberhasilan pemerataan pendidikan bukanlah seberapa kuat anak-anak berjuang mencapai sekolah, melainkan seberapa dekat negara menghadirkan pendidikan kepada setiap anak Indonesia, termasuk mereka yang hidup di pulau-pulau kecil.






