Hj. Lilis Nurlia: Pengawasan Anggaran 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat
Kota Bekasi, - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Lilis Nurlia, S.Pd.I., M.Pd., menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Anggaran Tahun 2026 agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, pada hari Senin (20/7/2026) bertempat Aula Kecamatan Medan Satria, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan olahraga.
Hj. Lilis Nurlia yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok menjelaskan bahwa sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dirinya memiliki fokus terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
"Dalam Komisi V, kami membidangi kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, kepemudaan, hingga olahraga. Program-program tersebut menjadi prioritas karena menyangkut kualitas hidup masyarakat secara langsung," ujar Hj. Lilis Nurlia saat diwawancarai awak media.
Di bidang ketenagakerjaan, ia mengungkapkan bahwa berbagai pelatihan kerja telah terus didorong guna meningkatkan kompetensi masyarakat agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Sementara pada sektor pendidikan, ia bersyukur berbagai persoalan administrasi yang sempat menjadi perhatian kini mulai terselesaikan.
"Alhamdulillah, untuk pendidikan berbagai persoalan sudah mulai tertangani sehingga hampir seluruh anak-anak saat ini dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah," katanya.
Dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di tengah masyarakat, Hj. Lilis juga menghadiri program Sekolah Lansia. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup warga lanjut usia.
"Kebetulan hari ini saya hadir dalam kegiatan Sekolah Lansia. Ini merupakan kunjungan kedua saya dan saya melihat program ini sangat baik karena memberikan ruang bagi para lansia untuk tetap aktif, sehat, dan produktif," ungkapnya.
Terkait fungsi DPRD, Hj. Lilis menjelaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, fungsi pengawasan terus dijalankan secara konsisten terhadap seluruh pelaksanaan program pemerintah.
"Pengawasan dilakukan melalui evaluasi penggunaan anggaran, pembahasan laporan dari pemerintah daerah, hingga melihat langsung pelaksanaan program di lapangan. Jika masih terdapat kekurangan, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun sektor lainnya, tentu akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap anggaran daerah digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
Menutup keterangannya, Hj. Lilis Nurlia mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan di Jawa Barat dengan semangat kebersamaan.
"Tetap semangat, mari bersama-sama memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kota Bekasi dan Kota Depok," pungkasnya.
