Hj. Evi Martiningsianti Serap Aspirasi Warga dalam Reses I DPRD Kota Bekasi 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas
Kota Bekasi, 2026 — Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil I (Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan), Hj. Evi Martiningsianti, SE., MM, melaksanakan kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Reses I DPRD Kota Bekasi Masa Jabatan 2024–2029 yang digelar pada hari Kamis (12/2/2026) bertempat di RW 09, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan.
Dalam wawancara dengan awak media, Hj. Evi menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan agenda awal tahun sekaligus bentuk rasa syukur atas realisasi aspirasi masyarakat yang telah terealisasi, khususnya pembangunan pendopo dan pagar lingkungan yang telah selesai dengan baik.
“Alhamdulillah aspirasi yang sebelumnya disampaikan warga sudah terealisasi. Insyaallah pada tahun 2026 nanti akan ada kegiatan aspirasi lanjutan di lingkungan ini. Mudah-mudahan kehadiran saya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa secara umum aspirasi masyarakat masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, penataan wilayah, hingga persoalan fasilitas publik seperti pasar dan saluran air. Seluruh masukan tersebut akan dicatat sebagai bahan prioritas usulan pembangunan.
Hj. Evi juga menegaskan bahwa arah pembangunan harus selaras dengan rencana pembangunan Kota Bekasi serta kebijakan anggaran nasional. Fokus belanja daerah ke depan tidak hanya infrastruktur, tetapi juga mencakup sektor strategis lain seperti digitalisasi, ekonomi kreatif, keamanan dan kenyamanan, pendidikan, serta kesehatan.
Apa yang menjadi prioritas lingkungan akan kami sampaikan dalam penyusunan RKPD agar selaras dengan arah pembangunan kota. Namun secara umum persoalan masyarakat saat ini masih didominasi kebutuhan infrastruktur, dan itu akan menjadi catatan penting bagi saya untuk prioritas tahun 2027,” jelasnya.
Kegiatan ini berlangsung dengan dialog terbuka antara warga dan wakil rakyat, yang mencerminkan komitmen DPRD Kota Bekasi dalam memastikan aspirasi masyarakat terserap secara langsung dan menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
