Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus menunjukkan kinerja optimal dengan fokus pada peningkatan kualitas kerja melalui perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia, sistem modern, dan tata kelola yang akuntabel.
Pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian yang lebih spesifik, seperti Kemenimipas, menjadi langkah positif untuk meningkatkan fokus sekaligus efektivitas kerja dalam bidang masing-masing.
Kinerja Kemenimipas diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti peningkatan kompetensi ASN, nilai akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang baik. Laporan kinerja kementerian ini juga mencatat realisasi positif dalam berbagai aspek, termasuk upaya peningkatan reformasi birokrasi.
Kementerian yang dipimpin Komjen Pol (Purn) Agus Andrianto ini terus melakukan inovasi melalui program-program strategis. Jenderal Agus dikenal sebagai sosok tegas, tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Sejak memimpin kementerian hasil pemekaran Kemenkumham ini, ia berhasil mendorong berbagai capaian signifikan.
Beberapa program terobosan yang telah berjalan antara lain:
-
Program kesejahteraan bagi narapidana (napi), agar setelah bebas mereka memiliki tabungan.
-
Pembenahan sarana Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.
-
Peningkatan pendapatan dari sektor keimigrasian yang signifikan.
-
Program ketahanan pangan di berbagai daerah melalui penanaman padi, peternakan, hingga pembinaan warga binaan di bidang kerajinan.
Program terbaru adalah penyediaan hunian layak bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Melalui kerja sama ini, disiapkan 6.000 unit rumah terjangkau yang tersebar di seluruh Indonesia khusus bagi pegawai Kemenimipas yang belum memiliki rumah.
Inisiatif tersebut menjadi langkah nyata Kemenimipas di bawah kepemimpinan Menteri Agus Andrianto dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan dan renovasi tiga juta rumah. Program ini juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk prajurit TNI/Polri, ASN golongan bawah, dan pekerja informal.
Di bidang pengembangan SDM, Kemenimipas terus berbenah dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Tujuannya untuk mewujudkan sistem yang modern, terintegrasi, dan mendukung peningkatan reformasi birokrasi melalui indikator-indikator yang mencerminkan integritas serta komitmen organisasi.
Menteri Agus berkomitmen melaksanakan lima arahan Presiden Prabowo dalam pembangunan Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu:
-
Memastikan tidak ada peredaran narkoba di Lapas.
-
Membangun ketahanan pangan dengan memberdayakan warga binaan.
-
Mengatasi permasalahan overcapacity.
-
Mempersiapkan Lapas modern dan lembaga pendidikan yang layak.
-
Memperhatikan keselamatan pekerja migran.
Selain itu, beberapa program akan terus diakselerasi, seperti pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan, program ketahanan pangan melalui pemanfaatan warga binaan (hidroponik, tambak ikan, dan lainnya), bantuan sosial bagi keluarga warga binaan yang tidak mampu, peningkatan pelayanan publik di bidang keimigrasian, serta mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Agus juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyederhanaan birokrasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
(Nurhadi)
