Kurang lebih sebanyak 42 desa di Kabupaten Buru masih di jabat oleh penjabat kepala desa.
Ketua DPW LA.HAM INDONESIA Provinsi Maluku sampaikan dengan tekan tegas kepada bupati dan DPRD diharapkan Jangan jadikan pejabat kepala desa sebagai pasar gelap.
Berdasarkan informasi yang dihimpun (Wartawan) ada desa yang sudah hampir 14 tahun belum memiliki kepala desa devitif, seperti Desa Nafrua kec, Lolong Kuba Kab Buru
Serta, juga penjabat kepala desa yang sudah selesai masa jabatannya, kembali diangkat, yakni Desa Wailihang.
Olehnya itu, KETUA DPW LA. HAM INDONESIA Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru untuk segera melaksanakan pemilihan kepala desa.
Desakan itu disampaikan KETUA DPW LA. HAM INDONESIA Provinsi Maluku Wider Nurlatu saat di wawancara oleh Wartawan pada hari. Hari Minggu (7/9/2025).
“Ujar Ketua DPW Lembaga Analisis Ham Indonesia Provinsi Maluku Kita minta Pemda Buru untuk mempercepat pemilihan kepala desa devinitif di Kabupaten Buru,” kata kepada wartawan Minggu sore tadi.
Selain itu, anggota DPRD Provinsi Maluku tersebut meminta kepada Pemda Buru untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah.
Sera mendorong Pemda Buru agar berkoordinasi dengan pihak Telkom untuk mengatasi persoalan jaringan di Kabupaten Buru yang sangat meresahkan masyarakat saat ini.
“Kami juga merekomendasikan kepada Pemda Buru agar bisa mengstabilkan harga beras yang saat ini mengalami kenaikan,” pintahnya.
