Gambar: Ilustrasi Defisit Anggaran
Tiakur, growmedia-indo.com-Defisit anggaran adalah hal yang cukup umum terjadi, baik pada tingkat individu, perusahaan, maupun negara. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan dalam suatu periode waktu tertentu.
Fredi Moses Ulemlem mendengar informasi bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya sedang mengalami desifit anggaran, nanti kita cek sama-sama, sebab ini anggaran negara, perlu diketahui bahwa suatu Daerah bisa mengalami defisit anggaran (defisit APBD) ketika pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan daerah dalam periode satu tahun anggaran. ungkapnya, Minggu (27/07/2025) melalui telepon seluler
Praktisi Hukum itu mengatakan bahwa, Jika benar terjadi defisit maka , yang menjadi pertanyaan kemana anggaran itu?, bagaimana tata kelola keuangan daerah sehingga terjadi defisit keuangan daerah?, Dia mengajak Publik untuk sama-sama kita pikirkan hal ini demi kebaikan dan kemajuan Maluku Barat Daya.
"Defisit ini bisa terjadi ketika belanja suatu daerah (baik belanja langsung maupun tidak langsung) telah melebihi penerimaan daerah, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain. Atau bisa jadi terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan defisit pada keuangan daerah atau keuangan negara" kata Fredi
Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya defisit keuangan daerah adalah Kebutuhan belanja daerah, terutama untuk belanja publik (seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, subsidi), seringkali meningkat dari tahun ke tahun. Jika peningkatan belanja ini tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka defisit anggaran bisa terjadi. Untuk mengetahui nilai pasti defisit APBD Kabupaten Maka perlu merujuk pada dokumen resmi APBD Kabupaten yang ditetapkan.
Untuk masalah defisit ini juga BPK biasanya menemukan ketidaksesuaian asumsi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dalam APBD 2024 yang berdampak pada defisit APBD 2025. Asumsi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD 2024 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang menyebabkan dampak pada APBD 2025. Selanjutnya penurunan pendapatan daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, juga berkontribusi pada defisit.
Biasanya ketika terjadi defisit suatu daerah berupaya menutupi defisit dengan kebijakan pembiayaan yang sah, seperti pinjaman daerah.
"Jika keuangan daerah lebih banyak keluar untuk belanja publik seperti pembangunan infrastruktur maka, terbuka ruang yang sangat lebar bagi dugaan korupsi, melalui Mark-up anggaran tender proyek serta sistim ambil untung dalam bentuk "fee" proyek. Defisit anggaran bisa disebabkan oleh korupsi,' lanjut Fredi
Kemudian Fredi menjelaskan bagaimana Korupsi mengurangi pendapatan dan meningkatkan pengeluaran, yang dapat menyebabkan defisit anggaran. Menurutnya Ada 7 jenis tindak pidana korupsi yakni:
1. Merugikan keuangan negara.
2. Suap menyuap.
3. Penggelapan Jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.
"Korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperburuk kesenjangan," tambah Fredi
Ada juga faktor lain misalnya terjadinya keuangan yang kurang efisien oleh karena
penyusunan anggaran yang tidak realistis, pemborosan dalam penggunaan anggaran, atau kurangnya kontrol terhadap pengeluaran juga dapat menjadi penyebab defisit.
Kemudian ketergantungan pada Dana Transfer Pusat, misalnya Daerah mungkin memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Jika transfer ini tidak mencukupi atau terlambat, maka daerah bisa mengalami kesulitan dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunannya.
Dengan demikian sangat penting untuk dicatat bahwa defisit anggaran, jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah maka, dapat berdampak negatif pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Karena itu, pemerintah daerah Maluku Barat Daya perlu melakukan berbagai upaya untuk dapat mengendalikan defisit anggaran, baik melalui peningkatan pendapatan maupun efisiensi belanja," tutup Fredi
