Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Iklan

Polemik Tambang Merawang Memanas: Lahan Smelter KJM Diduga Dirusak, Aroma Pungli Rp5.000 per Kg Timah Tercium

Growmedia
Sabtu, 21 November 2026
Last Updated 2026-11-21T12:55:25Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
CEK SEMUA LAYANAN KAMI DISINI

Bangka Belitung, Growmedia,indo,com-
Bangka — Polemik aktivitas pertambangan timah di wilayah Merawang, Kabupaten Bangka, kian memanas. Persoalan yang awalnya bermula dari krisis air untuk operasional tambang kini melebar menjadi dugaan perusakan lahan milik fasilitas Smelter KJM hingga menyeret dugaan praktik pungutan liar oleh pihak panitia desa.

Kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah yang beririsan dengan kawasan HGU PT THEP Merawang telah berlangsung sejak April 2026. Namun, keterbatasan sumber air mulai memicu keputusan-keputusan kontroversial di lapangan.

Pada Agustus 2026, CV TGV selaku pengelola Blok 3 atau Blok Masyarakat bersama Panitia Desa Merawang yang dipimpin Kepala Desa Peter, disebut mencari sumber air dari kolong desa di kawasan kolong PLN dan PDAM. Ketika sumber air tersebut mengering, persoalan semakin meluas.

CV TGV diduga mendatangkan alat berat untuk menggali sumber air di sebidang lahan yang semula dikira milik warga. Belakangan diketahui lokasi penggalian tersebut masuk dalam kawasan fasilitas Smelter KJM di Jalan Raya Sungailiat–Pangkalpinang, Desa Merawang  di luar batas blok kerja IUP PT Timah.

Pihak manajemen Smelter KJM kemudian melaporkan dugaan perusakan lahan dan aktivitas tanpa izin ke Polres Bangka. Penyidik Subdit Tipidter Polres Bangka telah memanggil sejumlah saksi, termasuk pihak CV TGV dan panitia desa, untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Dugaan Pungutan Rp5.000 per Kilogram Timah

Di tengah proses hukum, muncul persoalan lain yang tak kalah serius. Informasi yang dihimpun media menyebutkan, Panitia Desa Merawang diduga menarik pungutan sebesar Rp5.000 per kilogram timah yang dihasilkan mitra usaha, dengan dalih kompensasi untuk desa. Pungutan ini disebut dilakukan dengan cara memotong langsung hasil produksi timah.

Publik pun mempertanyakan dasar hukum pungutan tersebut. Apakah terdapat peraturan desa atau kesepakatan resmi yang mengatur hal ini? Ataukah ini sekadar kesepakatan sepihak yang berpotensi menjadi praktik pungutan liar yang mencederai tata kelola pertambangan?

Publik Menunggu Penegakan Hukum Menyeluruh

Dua persoalan ini dinilai tidak bisa dipandang terpisah. Di satu sisi ada dugaan pelanggaran batas wilayah izin dan perusakan lahan, di sisi lain ada dugaan pungutan yang belum jelas dasar hukumnya. Aparat penegak hukum diharapkan mengurai rantai tanggung jawab secara menyeluruh, bukan hanya pada perusakan lahan semata.

Merawang tidak boleh menjadi ruang abu-abu. Segala aktivitas pertambangan, kompensasi masyarakat, maupun pungutan apa pun harus berjalan di atas dasar hukum yang jelas dan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya meminta konfirmasi dari Kapolres Bangka, Wastam PT Timah, manajemen Smelter KJM, Kepala Desa Merawang, serta pihak CV TGV. Klarifikasi seluruh pihak sangat diperlukan agar persoalan ini terang benderang.

Kini publik menunggu: apakah dugaan pelanggaran di kawasan tambang Merawang akan diusut sampai ke akar persoalan, atau justru berhenti di permukaan saja?

 

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Tidak ada komentar:

Iklan