Bandar Lampung,growmedia-indo.com -
Masyarakat Soroti Inarko Dugaan Mafia BBM Subsidi Solar,Adanya Oknum Aparat ..:Diduga Terlibat, Dapat Terjerat Pasal Minyak dan Gas Bumi serta Tipikor, Minta Kapolda Lampung Periksa Menyeluruh
Pringsewu - Dugaan praktik mafia BBM subsidi solar di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung, kembali menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, terdapat dugaan keterlibatan oknum sipil berinisial INARKO yang diduga aktif dalam jaringan penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi solar yang telah berlangsung bertahun‑tahun.
Dari hasil investigasi di lokasi terdapat banyak dirigen warna biru yang di jadikan tempat untuk menampung minyak solar subsidi dari beberpa SPBU yang ada di pringsewu.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti dugaan adanya upaya pembungkaman aspirasi serta media yang diduga dimediasi oleh sosok tertentu sehingga isu ini terkesan terhambat untuk terungkap secara utuh. Masyarakat juga menduga terdapat para pelangsir yang mengambil solar subsidi dari sejumlah SPBU di Kabupaten Pringsewu untuk kemudian dijual kembali kepada oknum tersebut.
Masyarakat menduga gudang penampungan tersebut berada di kediaman INARKO Yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa gudang milik oknum sipil tersebut terkesan tidak ditindak tegas, sementara gudang milik pihak lain justru menjadi sasaran penindakan padahal skala gudang tersebut diduga lebih kecil.
Secara yuridis, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi diatur dalam Pasal 55 Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, yang diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar . Bagi oknum aparat yang terbukti turut terlibat, melakukan pembiaran, atau menyalahgunakan wewenang, dapat pula dijerat ketentuan Tipikor, KUHP mengenai pembiaran kejahatan serta dikenakan sanksi disiplin oleh institusi masing‑masing,.
Masyarakat berharap Kapolda Lampung serta Pangkalan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri peran SPBU yang diduga memfasilitasi para pelangsir. Masyarakat juga mendesak penindakan dilakukan secara adil tanpa tebang pilih.
Berita ini berdasarkan informasi yang diterima dari lapangan dan belum terkonfirmasi secara resmi oleh aparat berwenang. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas‑luasnya bagi seluruh pihak yang disebut dalam berita ini dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Redaksi juga akan terus mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan dan adil.
(Feri.A)







