GPPN Gelar NGOPI PRESISI, Apresiasi Legacy Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Bahas Arah Transformasi Polri
Jakarta, 4 Oktober 2026 — *Generasi Pemuda Presisi Nusantara (GPPN)* menggelar NGOPI PRESISI (Ngobrol Santai, Gagasan Berisi) sebagai ruang dialog dan refleksi yang mempertemukan masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta aktivis demokrasi.
Forum tersebut menjadi ruang terbuka untuk merefleksikan perjalanan, kiprah, transformasi, dedikasi, serta legacy kepemimpinan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. selama memimpin institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada era Presisi.
GPPN menilai kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan bagian dari perjalanan transformasi Polri, khususnya dalam mendorong perubahan kultur kerja, modernisasi pelayanan, penguatan penegakan hukum, digitalisasi, serta peningkatan kualitas hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Pada saat yang sama, GPPN memandang refleksi terhadap suatu periode kepemimpinan perlu dilakukan secara proporsional dengan melihat capaian, tantangan, kritik, evaluasi, serta agenda yang masih perlu dilanjutkan.
GPPN sendiri digagas sebagai wadah berhimpun generasi muda untuk membangun kolaborasi, menyampaikan gagasan, memperkuat literasi kebangsaan, serta menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara dengan menjunjung tinggi persatuan, kebinekaan, demokrasi, kepedulian sosial, dan pengabdian.
*NGOPI PRESISI: Dari Presisi ke Masa Depan*
Kegiatan NGOPI PRESISI mengangkat tema: *“Menatap Masa Depan Polri: Refleksi atas Kiprah, Transformasi, dan Warisan Kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bagi NKRI.”*
“Dari Presisi ke Masa Depan: Refleksi atas Transformasi dan Keberlanjutan Polri.”
Kegiatan dilaksanakan pada:
📅 Minggu, 4 Oktober 2026
⏰ 16.00 WIB – selesai
📍 Cafe, Jakarta
Adapun narasumber dalam forum tersebut:
1. Nasky Putra Tandjung — Koordinator Nasional GPPN
2. Banter Adis — Ketua Bidang LPPM PP KAMMI
3. Samuel — Ketua DPP GPM Bidang Politik dan Keamanan
4. Surya Dermawan — Ketua DPP GMNI
Kegiatan dirancang sebagai ruang dialog kepemudaan yang terbuka, sehat, dan konstruktif untuk melihat perjalanan Polri secara objektif, termasuk berbagai capaian, tantangan, evaluasi, serta agenda keberlanjutan reformasi dan transformasi institusi.
Pembahasan dilakukan dari berbagai perspektif, mulai dari kebijakan publik, hukum, demokrasi, dan keamanan, masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, hingga perspektif generasi muda.
Koordinator Nasional GPPN, Nasky Putra Tandjung, menegaskan bahwa NGOPI PRESISI tidak dimaksudkan sekadar menjadi ruang apresiasi terhadap satu figur, melainkan bagian dari upaya membangun tradisi dialog publik yang sehat.
*“Kita ingin membangun tradisi demokrasi yang sehat: mengapresiasi ketika ada capaian, memberikan kritik ketika ada kekurangan, dan menawarkan gagasan ketika ada ruang perbaikan. Itulah semangat NGOPI PRESISI—ngobrol santai, tetapi gagasannya harus berisi,” ujar Nasky.*
GPPN berharap forum tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, bertukar pandangan, membangun dialog yang rasional, serta ikut menjaga persatuan, demokrasi, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih dari sekadar mengenang perjalanan kepemimpinan, NGOPI PRESISI diarahkan untuk melihat bagaimana nilai-nilai pengabdian, kebijakan strategis, inovasi, dan berbagai capaian pada era Presisi dapat menjadi pembelajaran sekaligus modal bagi keberlanjutan transformasi Polri.
*Kepercayaan Publik dan Transformasi Polri*
Sebagai penulis buku “Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat”, Nasky menilai salah satu aspek penting dalam merefleksikan kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo adalah proses transformasi institusi serta upaya memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat.
Menurut Nasky, kepercayaan publik merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perjalanan reformasi institusi kepolisian.
Dalam forum tersebut, Nasky merujuk pada hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 9–18 April 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi. Survei tersebut mencatat 82,4 persen responden menyatakan yakin kinerja Polri akan semakin baik, sementara citra kelembagaan Polri tercatat sebesar 71,5 persen.
*“Kepercayaan publik tidak lahir hanya dari penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kemampuan institusi merespons kritik, keterbukaan, serta keberanian melakukan evaluasi dan pembenahan internal,” ujar Nasky dalam keterangannya di Jakarta, 4 Oktober 2026.*
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Nasky juga menilai sejumlah agenda transformasi pada era Presisi antara lain mencakup digitalisasi pelayanan publik, modernisasi sistem pelayanan dan penegakan hukum, penguatan pendekatan restorative justice, serta evaluasi internal di berbagai tingkatan organisasi.
Menurut Nasky, transformasi digital perlu terus diarahkan agar pelayanan kepolisian semakin cepat, transparan, mudah diakses, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
*“Legacy yang penting bukan hanya apa yang telah dilakukan, tetapi bagaimana kebijakan dan inovasi tersebut dapat diteruskan, dievaluasi, dan disempurnakan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.*
*Desk Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja*
Nasky juga menyoroti pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai salah satu kebijakan yang memiliki dimensi sosial.
Menurut Nasky, alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta, Desk Ketenagakerjaan menghadirkan kanal penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui pendekatan hukum dan dialog, khususnya dalam menghadapi persoalan pemutusan hubungan kerja, hak pekerja, perselisihan hubungan industrial, serta perlindungan terhadap kebebasan berserikat.
Berdasarkan data yang disampaikan Polri, sejak 2025 hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan telah menangani 358 perkara ketenagakerjaan dan memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja.
Nasky menilai pendekatan tersebut relevan dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam membangun stabilitas hubungan industrial dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun dunia usaha.
“Dalam negara demokrasi, hak untuk menyampaikan aspirasi dan berserikat harus dihormati. Karena itu, keberadaan ruang dialog dan penyelesaian sengketa secara hukum menjadi penting agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara konstruktif, tanpa mengabaikan ketertiban umum maupun hak-hak pekerja,” jelas Nasky.
Ia menambahkan bahwa perlindungan pekerja dan stabilitas hubungan industrial perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum, iklim usaha yang sehat, serta kepentingan pembangunan ekonomi nasional.
*GPM: Presisi dan Keberlanjutan Transformasi Polri*
Sementara itu, Ketua DPP GPM Bidang Politik dan Keamanan, Samuel, menilai paradigma Presisi telah menjadi salah satu bagian dari proses transformasi Polri.
Menurut Samuel, sejumlah agenda seperti percepatan digitalisasi layanan dan penegakan hukum, penguatan restorative justice, modernisasi pengawasan internal, peningkatan respons terhadap kejahatan siber, serta penguatan sinergi Polri dengan masyarakat menjadi bagian dari proses transformasi institusi.
*“Digitalisasi penegakan hukum, pelayanan publik, restorative justice, dan penguatan penegakan hukum menunjukkan perubahan arah Polri yang semakin berbasis sistem. Tantangannya kini jelas: Presisi tidak boleh berhenti sebagai program, tetapi harus menjadi standar permanen Polri yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.”*
Menurut Samuel, keberlanjutan reformasi menjadi tantangan berikutnya agar berbagai inovasi yang telah dibangun tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan, tetapi berkembang menjadi budaya organisasi dan standar pelayanan institusional.
*Pemberantasan Kejahatan Digital dan Penguatan Penegakan Hukum*
Forum NGOPI PRESISI juga menyoroti agenda penegakan hukum selama era Presisi, termasuk pemberantasan judi online, narkotika, penyelundupan, kejahatan siber, serta berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat.
Dalam pemberantasan judi online, Polri memperkuat kerja lintas kementerian dan lembaga melalui penindakan terhadap jaringan perjudian daring serta upaya pemblokiran terhadap situs dan konten perjudian.
Komitmen pemberantasan judi online juga diarahkan ke internal institusi melalui prinsip zero tolerance terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian daring.
Lebih lanjut, Ketua Bidang LPP PP KAMMI, Banter Adis, menilai pemberantasan kejahatan digital semakin penting seiring perkembangan teknologi yang melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru.
*“Perkembangan kejahatan digital membutuhkan respons penegakan hukum yang cepat, adaptif, profesional, dan berbasis teknologi. Karena itu, transformasi Polri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan teknologi,” ujar Banter.*
*Penegakan Hukum Berkeadilan dan Reformasi Internal*
Selain penindakan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, forum juga memberikan perhatian terhadap penguatan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.
Pendekatan restorative justice menjadi salah satu instrumen dalam penyelesaian perkara tertentu dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, serta rasa keadilan.
Di sisi lain, pengawasan internal, penegakan disiplin, dan kode etik anggota Polri tetap menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme institusi.
Penguatan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap anggota menjalankan tugas sesuai hukum, etika, dan standar profesional, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
*Pengabdian Polri dan Dukungan terhadap Agenda Pembangunan Nasional*
Dalam forum tersebut, GPPN juga menyoroti semakin luasnya spektrum pengabdian Polri yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh berbagai agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Nasky menilai Polri pada era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit turut berkontribusi dalam mendukung sejumlah program pemerintah, termasuk ketahanan pangan, pemenuhan gizi masyarakat, pembangunan konektivitas desa, penanganan bencana, serta perlindungan masyarakat.
Menurut Nasky, tantangan kepolisian modern tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menghadirkan manfaat nyata di tengah masyarakat.
*Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis*
Salah satu program yang disoroti adalah dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada 16 Mei 2026, Kapolri Jenderal Sigit melaporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG, terdiri atas 736 SPPG yang telah beroperasi, 172 dalam tahap persiapan operasional, dan 468 dalam tahap pembangunan. Jika seluruhnya beroperasi, program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat bagi sekitar 3,44 juta orang dan menyerap sekitar 68.800 tenaga kerja.
GPPN melihat keterlibatan tersebut tidak hanya dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dari perspektif pembangunan ekosistem pangan yang melibatkan petani, peternak, UMKM, koperasi, dan masyarakat lokal.
Bagi GPPN, aspek penting dari program tersebut adalah bagaimana keberlanjutan, standar keamanan pangan, transparansi, serta kualitas pelayanan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
*Jembatan Merah Putih Presisi: Memperkuat Konektivitas Masyarakat*
Di bidang infrastruktur sosial, Polri juga menjalankan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi di berbagai wilayah.
Data yang disampaikan Kapolri Sigit pada Agustus 2026 mencatat terdapat 895 jembatan yang dibangun atau direvitalisasi secara swadaya di 30 Polda. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 masih dalam tahap pembangunan, dan empat berada dalam tahap perencanaan.
Sebanyak 874 jembatan yang telah selesai memiliki total panjang sekitar 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan dilaporkan memberikan manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat.
GPPN menilai pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dapat menjadi bagian dari pendekatan pelayanan dan pengabdian kepolisian, khususnya di wilayah yang membutuhkan akses konektivitas.
*Ketahanan Pangan dan Dukungan terhadap Asta Cita*
GPPN juga menyoroti keterlibatan Polri dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
Program tersebut antara lain dilakukan melalui pemanfaatan lahan produktif, pendampingan kelompok tani, pengembangan komoditas pangan, serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.
Menurut GPPN, keterlibatan Polri dalam agenda pembangunan harus tetap ditempatkan sesuai fungsi dan kewenangannya, dengan memastikan aspek pelayanan, keamanan, pendampingan, dan koordinasi berjalan secara profesional.
*Perlindungan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Rentan*
Forum juga menyoroti penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan struktur serta fungsi penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang.
Penguatan tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan perkara dilakukan secara responsif, profesional, sensitif terhadap korban, serta tetap berorientasi pada penegakan hukum.
GPPN menilai perlindungan kelompok rentan merupakan bagian penting dari pelayanan kepolisian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
*Kepercayaan Publik dan Agenda Reformasi Polri*
Dalam aspek akuntabilitas dan reformasi kelembagaan, GPPN menilai peningkatan kepercayaan publik harus dipandang sebagai peluang sekaligus tanggung jawab.
Kepercayaan publik perlu dijaga melalui pelayanan yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, transparansi, pengawasan internal, keterbukaan terhadap kritik, serta penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.
Karena itu, GPPN berpandangan bahwa reformasi Polri harus ditempatkan sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan institusi Polri, pemerintah, DPR, akademisi, masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas.
*Dari Legacy Menuju Keberlanjutan*
NGOPI PRESISI pada akhirnya tidak dimaksudkan semata-mata sebagai forum apresiasi terhadap satu figur atau satu periode kepemimpinan.
Forum ini menjadi ruang refleksi untuk melihat secara objektif apa yang telah dicapai, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah, serta bagaimana agenda transformasi Polri dapat terus dilanjutkan.
GPPN memandang setiap kepemimpinan akan meninggalkan pembelajaran dan pengalaman institusional. Karena itu, legacy kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas sebagai bagian dari perjalanan panjang reformasi dan transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagi generasi muda, refleksi tersebut penting agar apresiasi terhadap capaian tidak menghilangkan ruang evaluasi, sementara kritik terhadap kekurangan tidak mengabaikan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan.
Nasky menegaskan bahwa keberlanjutan transformasi Polri pada akhirnya harus bermuara pada satu orientasi utama, yaitu semakin kuatnya kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
*“Kita ingin membangun tradisi demokrasi yang sehat: mengapresiasi ketika ada capaian, memberikan kritik ketika ada kekurangan, dan menawarkan gagasan ketika ada ruang perbaikan. Itulah semangat NGOPI PRESISI—ngobrol santai, tetapi gagasannya harus berisi,” pungkas Nasky.*
Melalui NGOPI PRESISI, GPPN berharap generasi muda dapat terus mengambil bagian dalam mengawal demokrasi, memperkuat persatuan, menjaga ruang dialog publik, serta memberikan kontribusi konstruktif bagi masa depan Polri dan NKRI.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah institusi tidak hanya diukur dari capaian dalam satu periode kepemimpinan, tetapi juga dari kemampuan menjaga, mengevaluasi, memperbaiki, dan melanjutkan berbagai praktik baik secara berkelanjutan.
*Dari Presisi menuju masa depan, transformasi Polri harus terus bergerak, profesionalisme terus diperkuat, dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi orientasi utama.*
