CEK SEMUA LAYANAN KAMI DISINI
Isu penolakan terhadap maraknya aktivitas LGBT di Tanah Rencong kembali menyita perhatian publik. Dewan Pengurus Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kota Langsa membeberkan alasan mendasar di balik sikap tegas mereka menolak keras perkembangan perilaku LGBT di Provinsi Aceh.
Ketua DPD LIRA Kota Langsa, Julian Susanto, S.M., mengungkapkan bahwa penolakan ini tidak hanya berlandaskan pada norma agama dan moral semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, pendidikan, ketahanan keluarga, hingga risiko kesehatan masyarakat.
"Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, kita tentu harus menjaga nilai-nilai agama, adat, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, saya menolak perkembangan LGBTQ di Aceh apabila aktivitas tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Julian.
Menurut Julian, ancaman terhadap masa depan generasi muda dan potensi lonjakan penyakit menular seksual seperti HIV menjadi alasan krusial mengapa langkah pencegahan harus diperkuat sejak dini. Ia menekankan pentingnya peran aktif keluarga, lingkungan sekolah, dayah, hingga tokoh masyarakat dalam membendung dampak sosial tersebut.
Tak hanya itu, Julian turut menyoroti isu-isu yang berkembang terkait dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam tindakan yang melanggar aturan hukum dan syariat. Ia meminta agar pemerintah dan penegak hukum tidak tinggal diam.
"Jika benar ada pejabat atau siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus-kasus yang muncul harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius," tegasnya.
Meski bersikap keras terhadap perilaku LGBT, LIRA Kota Langsa mengimbau masyarakat luas untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan di luar hukum. Penolakan tersebut ditegaskan tidak boleh memicu aksi kekerasan, persekusi, atau main hakim sendiri di lapangan.
Julian berharap Pemerintah Aceh bersama DPRA segera melahirkan regulasi serta kebijakan strategis yang melibatkan ulama dan akademisi demi menjaga ketertiban umum dan keberlangsungan syariat Islam di Aceh.
