Aji Sularso Ketua PKWP Hadiri Refleksi Pentingnya Infrastruktur dalam Mendukung Kemajuan Sektor Kelautan dan Perikanan
Jakarta, -- Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) & Perkumpulan Wredatama Kelautan Dan Perikanan Bersama Kementerian Kelautan & Perikanan RI dan Kemenko -
Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Republik Indonesia menggelar Dikusi Publik Hari Nusantara 2025 dengan tema " Road Map Pembagunan Infrastruktur Kelautan Dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045" di Gedung Mina Bahari 3 KKP Jakarta pada hari Kamis, 11 Desember 2025.
Ketua Perkumpulan Kelompok Wirausaha Perikanan (PKWP) turut menghadiri agenda Refleksi Pentingnya Infrastruktur dalam Mendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, sebuah forum strategis yang mempertemukan asosiasi, pelaku usaha, serta para pemangku kebijakan untuk melihat kembali arah pembangunan maritim Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PKWP menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan bukan hanya soal kebijakan yang sudah disusun dengan baik, tetapi juga menyangkut bagaimana proses sosialisasi, pengawasan, serta pelibatan para pelaku di lapangan dilakukan secara menyeluruh.
*Media Berperan Penting dalam Sosialisasi Program*
Jakarta, -- Ketua PKWP mengapresiasi kehadiran media yang dinilai mampu memperluas pemahaman publik mengenai program-program pemerintah.
“Kita bicara kebijakan, saya kira sudah bagus. Tapi publik banyak yang belum mengetahui secara utuh. Di sinilah media sangat membantu sosialisasi, agar setiap program pemerintah dapat dipahami dan diawasi bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, meski banyak program besar telah disiapkan pemerintah, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.
*Pengawasan dan Pelibatan Asosiasi Masih Minim*
Aji Sularso Ketua PKWP menyampaikan kekhawatirannya mengenai minimnya pelibatan asosiasi dan nelayan dalam perencanaan dan sosialisasi program. Padahal, kelompok-kelompok ini memiliki pengalaman langsung mengelola bantuan pemerintah—yang sayangnya, masih sering gagal karena kurangnya pendampingan sejak awal hingga ke tahap hilir.
Kita tidak boleh gagal lagi. Banyak bantuan kapal di masa lalu tidak berhasil karena tidak dikawal dari awal. Program sebesar apa pun, jika tidak diawasi dari hulu sampai hilir, hasilnya akan stagnan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa asosiasi seperti kelompok nelayan, asosiasi tuna, udang, dan lainnya memiliki kapasitas dan pengetahuan lapangan yang harus diperkuat, bukan diabaikan.
*Perlu Pengawalan Serius atas Program Infrastruktur*
Aji Sularso Ketua PKWP menyoroti sejumlah program yang belum terealisasi, termasuk target pembangunan 100 Desa Nelayan yang masih tertunda sejak 2025. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius agar anggaran besar negara tidak sia-sia.
“Ini uang rakyat. Sebagus apa pun programnya, ujungnya adalah pertanyaan: apakah pelaksanaannya bisa menghasilkan kegiatan usaha yang nyata atau tidak? Nelayan harus diberi edukasi, manajemen, dan pendampingan agar benar-benar mampu mengelola modal dan menghadapi dinamika sumber daya ikan di laut,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa menambah kapal atau alat tangkap tanpa menyiapkan daerah penangkapan yang produktif hanya akan memperbesar risiko kerugian.
*Kolaborasi adalah Kunci*
Aji Sularso Ketua PKWP menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya dikawal oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan.
Tujuan kami adalah memberikan masukan agar program ini dikawal dengan baik. Kita optimis, tapi pengawalan harus serius dan berbasis pengalaman. Kami di PKWP ingin hadir sebagai mitra yang membantu memastikan program berjalan efektif dan berpihak kepada nelayan,” tutupnya.
Dengan refleksi ini, PKWP berharap ke depan pembangunan infrastruktur maritim dilakukan secara lebih terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada keberhasilan masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat utama.
