Pangkalpinang,Growmedia,indo,com– Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Bangka Belitung (Babel) terus menjadi perbincangan publik. Dalam diskusi publik yang digelar FOKUS Babel dan KBO Babel bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta”, akademisi menyoroti pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti dalam mengkaji proyek tersebut.
Hendarti Tri S.M., S.E., M.Acc., Ak., CA., CSRS., dosen Program Studi Akuntansi STIE IBEK Pangkalpinang, mengatakan forum diskusi tersebut memiliki nilai edukatif karena menyajikan isu strategis dengan bahasa yang mudah dipahami berbagai kalangan. Menurutnya, rencana PLTN tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dikaji secara multidisipliner, objektif, dan berbasis data.
"Secara teknis dan ilmiah, nuklir menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan mengingat kebutuhan energi nasional yang terus meningkat dan komitmen transisi energi bersih," ujarnya.
Energi nuklir, lanjutnya, memiliki emisi karbon yang sangat rendah pada tahap operasional dan mampu menyediakan listrik skala besar secara stabil sebagai tenaga dasar (baseload). Karakter ini dinilai dapat melengkapi energi terbarukan seperti surya dan angin yang bersifat intermiten.
Dari sisi teknologi, perkembangan reaktor generasi terbaru yang mengadopsi sistem keselamatan berlapis dan fitur penghentian otomatis juga menjadi pertimbangan. Standar keselamatan tersebut mengacu pada pedoman Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Namun, kecanggihan teknologi saja tidak cukup. Hendarti menegaskan, standar teknis tinggi harus diimbangi dengan kesiapan institusional, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan independen, serta budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan.
Potensi Ekonomi dan Keadilan Sosial
Secara ekonomi daerah, PLTN berpotensi menghadirkan investasi besar dan menciptakan lapangan kerja, termasuk estimasi sekitar 6.850 tenaga kerja. Efek berganda juga diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa, pendidikan, dan infrastruktur.
Meski demikian, manfaat ekonomi tersebut harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. "Jangan sampai dampaknya hanya jangka pendek atau tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal. Studi kelayakan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Hendarti mengakui kekhawatiran masyarakat terkait kesehatan, paparan radiasi, dan keamanan merupakan hal yang wajar. Persepsi risiko masyarakat kerap berbeda dengan risiko teknis yang dihitung secara ilmiah, sehingga pendekatan teknokratis semata tidak cukup.
"Komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti menjadi kunci. Edukasi yang efektif, keterbukaan data, serta pelibatan tokoh masyarakat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik," jelasnya.
Peran Perguruan Tinggi dan Prinsip Kebijakan
Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengawal isu ini, mulai dari melakukan kajian independen berbagai aspek, menyediakan ruang diskusi ilmiah, hingga memberikan literasi energi dan nuklir secara objektif.
Posisi akademisi, tegas Hendarti, bukan untuk memihak setuju atau menolak, melainkan memastikan proses pengambilan keputusan berjalan berdasarkan bukti (evidence-based policy) dan prinsip kehati-hatian.
"Jika seluruh aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat dipenuhi secara ketat serta memperoleh persetujuan sosial (social license to operate), PLTN bisa menjadi opsi strategis dalam bauran energi nasional. Namun jika risiko belum terjawab atau kepercayaan publik belum terbangun, evaluasi dan dialog harus terus dilakukan," tutupnya.
Pada akhirnya, keputusan terbaik bagi Babel tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga menjamin keselamatan, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat daerah jangka panjang.
(KBO Babel)
