Skandal Jual Beli Proyek di Muba: oknum DPR "K" dan Stafsus "C"Diduga Jadi Makelar Terima Rp 200 Juta.

Table of Contents

MUBA – Growmedia-indo.com -

Dugaan praktik busuk jual beli proyek di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menyeruak. Kali ini, sorotan publik menyorot keras nama K, anggota DPRD Muba dari Partai Golkar sekaligus keponakan Bupati Muba, bersama seorang staf khusus Bupati berinisial C.

Keduanya diduga kuat berubah haluan dari pejabat publik menjadi makelar proyek. Informasi yang beredar menyebut, fee sebesar Rp200 juta ditenggak keduanya dari seorang kontraktor dalam pertemuan di sebuah hotel di Kota Palembang.

Bukti transfer, percakapan digital, hingga rekaman video kini sudah dikantongi para aktivis Sumsel. 

Aktivis anti-korupsi Sumsel menyebut perbuatan ini sebagai pengkhianatan terang-terangan terhadap rakyat.

 “Mereka digaji rakyat untuk mengabdi, tapi malah jadi pedagang proyek. Ini kejahatan politik, kejahatan moral, dan kejahatan hukum. Tidak bisa dibiarkan,” tegas D, pegiat anti korupsi Sumsel.

Lebih jauh, aktivis tersebut juga menuding bahwa pola ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan jaringan sistematis yang merusak mekanisme lelang proyek daerah.

Menanggapi perihal tersebut Aktivis Sumsel dan Aktivis muba dalam waktu dekat Mereka menuntut langkah cepat dengan berencana melakukan aksi Demo untuk mendesak 

Kejati Sumsel dan KPK segera memanggil dan memeriksa K dan C.serta akan mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan DPRD Muba membentuk Banmus untuk memproses pemecatan/PAW terhadap K.

Tidak hanya itu Aktivis anti korupsi juga akan mendesak Bupati Muba diminta segera mencopot stafsus C yang jelas-jelas mencoreng citra pemerintahannya kabupaten muba.

“Negara ini negara hukum. Tidak ada keluarga bupati, tidak ada anggota dewan, tidak ada stafsus yang kebal hukum. Semua sama di depan hukum. Kalau terbukti, mereka harus digulung habis-habisan!” tegasnya. 

Skandal ini, jika tidak segera ditindak, bukan hanya mencederai martabat DPRD dan Pemkab Muba, tetapi juga mempertebal citra buruk bahwa proyek-proyek daerah hanyalah ladang bancakan segelintir elit.(Tim investigasi)