Mendagri Tito Turun Tangan! Sindikat Penjualan Bayi Seret Nama Disdukcapil Pontianak

Daftar Isi

Pontianak,Growmedia-indo.com.– Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat terus mengembangkan penyelidikan atas dugaan keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak dalam jaringan sindikat penjualan bayi lintas negara.

Kasus yang mencuat ke permukaan ini telah mendapat perhatian serius dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dugaan kuat muncul terkait peran oknum yang memfasilitasi pembuatan dokumen palsu, termasuk identitas orang tua asuh yang kerap digunakan dalam proses adopsi ilegal.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengungkapkan bahwa pola yang ditemukan dalam pembuatan dokumen tampak dilakukan secara berulang oleh jaringan ini.

“Proses pembuatan dokumen yang dilakukan berulang kali oleh jaringan ini patut dicurigai. Kami akan telusuri lebih lanjut apakah ada peran dari Disdukcapil Pontianak,” ujar Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis (17/7/2025).

Menurutnya, sistem pengurusan dokumen kependudukan yang seharusnya ketat ternyata mampu ditembus oleh sindikat dengan modus dokumen pengangkatan anak. Hal inilah yang mendorong penyidik menggandeng instansi terkait untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum pegawai pemerintah.

Mendagri Tito Karnavian juga telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara tuntas.

“Atensi dari Mendagri jelas, apabila terbukti ada campur tangan dari pihak Disdukcapil, maka harus ditindak secara tegas,” tegas Hendra.

Hingga kini, penyidik masih mendalami beberapa dokumen yang diamankan dari hasil penggerebekan sebelumnya. Fokus utama adalah menelusuri jejak administrasi, mulai dari surat kelahiran hingga akta pengangkatan anak, yang diduga dipalsukan atau dimanipulasi untuk memperlancar praktik perdagangan manusia berkedok adopsi.

Pihak Polda Jabar juga memastikan akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Pusat serta Kementerian Sosial untuk mempersempit ruang gerak sindikat dan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan para pelaku./Kzn.