Warga Komplek Eramas 2000 Gelar Aksi Tolak Dapur MBG, RW Minta Pemerintah mengingatkan Dampak Lingkungan
Jakarta — Warga Perumahan Eramas 2000, Blok E2 Nomor 5, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menggelar aksi penolakan pembangunan Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), Minggu (22/2/2026). Aksi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan petisi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat setempat.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB ini menghadirkan warga, pengurus lingkungan, serta koordinator aksi. Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi dampak lingkungan dan sosial jika dapur MBG beroperasi di kawasan organisasi padat.
Ketua RW 015, Ahmad Hidayat, menegaskan warga tidak menolak program pemerintah, melainkan meminta agar penempatan lokasi dapur dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan.
“Kami mendukung programnya, tetapi kami berharap lokasinya tidak berada di tengah organisasi padat karena penumpukan menimbulkan masalah seperti limbah, bau, dan lalu lintas kendaraan,” katanya saat diwawancarai di lokasi.
Hal senada disampaikan Ketua RT 01, Eden Edi Sutisna, yang menilai aspirasi masyarakat perlu menjadi perhatian pihak terkait. Menurutnya, warga menginginkan solusi terbaik yang tidak merugikan lingkungan tempat tinggal mereka.
Koordinator aksi, Fathullah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai, terbuka, dan konstitusional.
“Kami hanya ingin suara warga tersampaikan. Penandatanganan petisi ini menjadi bukti bahwa berharap ada masyarakat kajian ulang terkait lokasi dapur MBG,” katanya.
Sementara itu, koordinator lainnya, Rudi, menambahkan bahwa hasil petisi akan diserahkan kepada instansi terkait sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
Aksi berlangsung secara tertib dan kondusif, kemudian ditutup dengan dialog warga serta dokumentasi penandatanganan spanduk petisi. Masyarakat berharap pemerintah dapat menyampaikan aspirasi tersebut melalui komunikasi, kajian menyeluruh, dan musyawarah bersama demi tercapainya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
