“Polri merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Jika ditempatkan di bawah kementerian, maka independensi Polri bisa tereduksi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Nathan kepada awak media, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, secara konstitusional Polri memiliki mandat langsung kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurutnya, perubahan struktur tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut sistem ketatanegaraan dan stabilitas hukum nasional.
Nathan menegaskan, pelemahan posisi Polri dapat berdampak serius pada efektivitas penegakan hukum, profesionalisme aparat, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Bahkan, ia menilai wacana tersebut berpotensi mengubah tatanan negara yang telah berjalan dan disepakati pasca reformasi.
“Reformasi telah menempatkan Polri sebagai institusi yang mandiri dan profesional. Jangan sampai langkah-langkah kebijakan yang tergesa justru membawa kita mundur ke belakang,” tegasnya.
Atas dasar itu, MPG DPW Sumatera Selatan meminta agar wacana tersebut dikaji secara mendalam dan komprehensif dengan melibatkan para ahli hukum tata negara, akademisi, serta elemen masyarakat sipil. Nathan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis yang menyangkut institusi negara.
“Kami mendorong agar wacana ini dipertimbangkan kembali secara matang demi menjaga stabilitas negara, supremasi hukum, dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat,” tutup Nathan.
