Dr. Andeasta Meliala, M.Kes Dorong Model Fleksibel dan Regulasi Kuat untuk Keberhasilan Program MBG
Diskusi Publik: MBG Outlook Masa Depan Gizi Anak Indonesia
Jakarta, – Isu gizi anak kembali menjadi perhatian utama dalam Diskusi Publik MBG (Makan Bergizi) bertajuk “Outlook Masa Depan Gizi Anak Indonesia” yang digelar Menara Kadin Indonesia, Jakarta,, pada hari Rabu (14/01/2026). Forum ini menghadirkan pembicara Dr. Ir Dadan Hindayana Kepala Gizi Nasional RI, Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Indonesia, Nurhadi, S.Pd., M.H, Anggota Komisi IX DPR RI, H. Alven Stony Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Dr.dr. Andreasta Meliala, M.Kes, Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM, akademisi, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, serta perwakilan masyarakat sipil guna merumuskan langkah konkret dalam memperkuat kualitas gizi generasi penerus bangsa.
Diskusi ini menegaskan bahwa persoalan gizi anak bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan daya saing bangsa. Data dan kajian yang dipaparkan menunjukkan bahwa perbaikan gizi sejak usia dini memiliki korelasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas nasional, serta stabilitas sosial jangka panjang.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah strategis yang harus dijalankan dengan pendekatan yang tepat, berbasis bukti, serta disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. dr. Andeasta Meliala, M.Kes, Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam Diskusi Publik “MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”.
Dalam paparannya, Dr. Andeasta menegaskan bahwa program serupa MBG telah terbukti berhasil di berbagai negara dan juga telah memiliki banyak contoh praktik di Indonesia. Tantangannya kini bukan lagi pada konsep, tetapi pada pemilihan model implementasi yang paling sesuai dengan kondisi lokal.
“Indonesia ini tidak bisa pakai satu model tunggal. Jakarta tentu berbeda dengan Maluku, Papua, atau daerah terpencil lainnya. Justru kita membutuhkan banyak model MBG yang kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial, geografis, dan budaya masing-masing daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Andeasta menekankan urgensi regulasi yang jelas dan sistem keberlanjutan (sustainability) agar program MBG tidak berhenti sebagai proyek perizinan semata.
“Kalau tidak ada regulasi dan sistem keberlanjutan yang kuat, semua pihak akan dirugikan — pengusaha rugi, anak-anak sebagai penerima manfaat rugi, dan rakyat juga rugi karena dana publik habis tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak program MBG tidak dapat diukur dalam waktu singkat karena merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi bangsa. Oleh sebab itu, evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan menjadi keharusan.
Setelah berjalan lebih dari satu tahun, Dr. Andeasta menilai pemerintah perlu segera melakukan identifikasi dan pemetaan dapur-dapur MBG untuk mengetahui praktik terbaik dan titik-titik yang masih lemah.
“Harus ada review independen, bukan sekadar evaluasi internal. Perlu tim khusus yang menilai mana dapur yang sudah baik, mana yang standar, dan mana yang masih sub-standar. Dari situ kita bisa belajar dan memperbaiki sistem secara menyeluruh,” jelasnya.
Diskusi publik ini menjadi ruang penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyatukan pandangan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan bahwa program MBG benar-benar menjadi pondasi kuat pembangunan gizi anak Indonesia di masa depan.
