Kemenko Polhukam & Kemenkumham RI Gelar Serah Terima Narapidana dengan Kedutaan Besar Belanda
Dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta
Jakarta, — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia secara resmi menyelenggarakan proses serah terima kasih antara Pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Kegiatan ini pada hari Senin (8/12/2025), berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta.
Acara ini menjadi bagian penting dari implementasi kerja sama internasional di bidang hukum dan masyarakat, khususnya terkait penguatan mekanisme transfer yang telah disepakati dalam kerangka hubungan bilateral Indonesia–Belanda. Serah terima ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam memastikan menjamin hak kompensasi serta pelaksanaan prosedur hukum yang transparan dan akuntabel.
I Nyoman Gede Surya Mataraman Deputi Bidang Kordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan I Kemenko Polhukam dalam Berbagainya menegaskan bahwa proses ini mencerminkan hubungan persahabatan yang konstruktif antara kedua negara.
“Kerja sama transmisi tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap sistem hukum negara mitra dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Indonesia dan Belanda telah menunjukkan contoh kolaborasi yang saling menghormati dan mengedepankan kepastian hukum,” ujarnya.
Adriaan Palm pihak Kedutaan Besar Belanda menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang baik dengan pemerintah Indonesia, khususnya Lapas Kelas I Cipinang yang telah memfasilitasi proses verifikasi, dokumentasi, serta pemeriksaan administratif sesuai protokol internasional.
Dr.Hj. Nurul Wahida Rifal, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat menambahkan bahwa seluruh tahapan serah terima dilakukan secara profesional, mulai dari identifikasi, pengecekan kesehatan, hingga pengamanan area.
“Kami memastikan setiap prosedur yang dilaksanakan sesuai standar dan tetap menjunjung prinsip kemanusiaan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola masyarakat yang modern, menjunjung tinggi hukum, serta mendukung kerja sama internasional yang produktif dan saling menguntungkan.
