Grow Media.Madiun.Meski perhelatan Pesta Demokrasi di Pilkada sudah selesai dilaksanakan, tetapi pihak Bakesbangpoldagri Kab Madiun tetap terus menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak terkait menjaga situasi dan kondisi Kamtibmas sebelum maupun sesudah Pilkada.Bertempat di Ruang Rapat Bakesbangpoldagri Kab Madiun mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan tema:"Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Pemetaan Kerawanan Konflik Sosial Pasca Pilkada 2024".Dalam sambutannya Mashudi,S.Sos.M.Si menerangkan bahwa kegiatan rakor ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan satu tahun menjelang dan pasca Pilkada."Kabupaten Madiun bagaimanapun kondisinya, selalu mendapatkan kode kuning baik dari propinsi maupun pusat.Hal ini dikarenakan di Kabupaten Madiun ini ada beberapa perguruan pencak silat," ungkapnya.Menurutnya bahwa DPT di wilayah Kabupaten Madiun ini didominasi oleh kaum perempuan daripada laki-laki."Alhamdulillah konflik antar perguruan pencak silat tidak terjadi seperti yang dikuatirkan beliau-beliau yang ada di pusat," terangnya.Menurutnya, konflik antar perguruan pencak silat tidak terjadi karena sikap toleransi antar perguruan pencak silat sudah baik dengan adanya julukan Kabupaten Madiun sebagai "Kampung Pesilat"."Semoga kerawanan konflik pasca Pilkada ini tidak terjadi dan terselesaikan," pungkas Mashudi.Pada sesi sambutan Kasintelkam Polres AKP Dadang memberikan materi pemaparan situasi Kamtibmas pasca Pilkada Kabupaten Madiun kondusif, terkendali dan tidak ada permasalahan konflik."Untuk tingkat nasional, propinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori kerawanan tinggi," ungkap AKP Dadang.Terkait bilamana terjadi konflik,semua ada tahapan-tahapan penyelesaian hasil Pilkada sesuai dengan regulasi dari MK."Pilkada sudah selesai,mari kita kembali seperti kondisi semula," pungkasnya.Dan pada sesi sambutan dari Kodim 0803 diwakili oleh Teguh."Situasi pasca Pilkada ini, Alhamdulillah kondusif.Dan hal ini tidak terlepas dari peran serta kita bersama untuk mendukung situasi Kamtibmas sebelum dan pasca Pilkada, yang sampai saat ini tetap kondusif," ungkapnya.Menurut UU TNI No 34 ,Pasal 7 ayat 2,bahwa TNI bertugas membantu pemerintah daerah/Pemda dan TNI bertugas membantu tugas polisi dalam tugas Kamtibmas."Untuk Kabupaten Madiun ini, isu-isu yang kental adalah terkait isu Sosbud," terang Teguh.Dan pada sesi terakhir narasumber dari Ketua Bawaslu Kab Madiun,drh Slamet Widodo menerangkan panjang lebar terkait tugas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pilpres,Pilgub, Pilbup/Pilwakot supaya dapat berjalan lancar,aman, damai, kondusif dan terkendali sesuai dengan aturan regulasi yang ada."Matur nuwun sanget,atas peran serta semuanya dan ormas yang mendukung kegiatan Pilkada.Semoga pelaksanaan penetapan dan sampai pelantikan, dapat berjalan baik," harap Slamet Widodo selaku Ketua Bawaslu Kab.Madiun.Dalam sambutannya drh Slamet Widodo menerangkan tentang apa itu IKP ?IKP merupakan instrumen dalam memetakan secara tepat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap jajaran Bawaslu di daerah dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan yang sedang dan akan berjalan.Adapun tujuan IKP, menurut nya adalah:-melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di 34 propinsi dan 514 kab/kota,- menjadikan instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu,- dan mewujudkan IKP instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI.(HARRY).
.png)
Posting Komentar