Pengamat Apresiasi Dadan Hindayana, Program MBG BGN Kini Makin Tertata dan Higienis
.jpg)
Jakarta — Pengamat Kebijakan Publik Banter Adis mengapresiasi keberhasilan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aspek keamanan pangan dan peningkatan kualitas pelayanan gizi nasional.
Menurut Banter Adis, langkah BGN dalam memperluas sertifikasi keamanan pangan bagi dapur MBG menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
“Keberhasilan BGN di bawah kepemimpinan Pak Dadan Hindayana patut diapresiasi. Program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap standar keamanan pangan dan tata kelola pelayanan yang semakin baik,” ujar Banter Adis di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional sebanyak 16.046 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 55 persen dari total dapur MBG operasional telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hingga 22 Mei 2026, jumlah SPPG operasional tercatat mencapai 29.225 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga terus mempercepat proses sertifikasi terhadap ribuan dapur MBG lainnya.
Tercatat sebanyak 2.646 SPPG saat ini berada dalam proses penerbitan SLHS, sementara 10.533 unit lainnya tengah dalam tahap persiapan pengajuan sertifikasi.
Dalam upaya memperkuat tata kelola keamanan pangan, pemerintah mulai menerapkan sistem akreditasi bertahap terhadap SPPG pada tahun 2026 dengan kategori Unggul (A), Sangat Baik (B), dan Baik (C).
Banter Adis menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas pelayanan MBG berjalan sesuai standar nasional.
“Langkah akreditasi dan sertifikasi ini penting untuk menjaga kualitas program secara berkelanjutan. Artinya pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas penerima manfaat, tetapi juga mutu dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Selain memperkuat aspek pengawasan, BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur MBG yang belum memenuhi standar operasional.
Berdasarkan data minggu ketiga Mei 2026, sebanyak 1.152 SPPG tercatat berstatus penghentian sementara operasional atau suspend guna dilakukan perbaikan.
Namun demikian, sebanyak 3.429 SPPG sebelumnya telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar yang ditetapkan.
“Per tanggal 19 Mei jumlah SPPG suspend 1.152 dan telah operasional kembali 3.429,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Surat peringatan diberikan kepada SPPG yang belum memenuhi standar infrastruktur, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), atau belum melakukan pendaftaran Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Banter Adis menilai pengawasan tersebut menunjukkan komitmen BGN dalam menjaga akuntabilitas program MBG agar tetap berjalan profesional dan tepat sasaran.
“Pengawasan yang ketat justru menjadi indikator bahwa program ini dijalankan secara serius dan bertanggung jawab. Evaluasi terhadap SPPG merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberhasilan Program MBG yang dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan UMKM, koperasi, Bumdes, serta tenaga kerja lokal di berbagai daerah.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Program MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu program strategis nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
