Nurhadi, S.Pd., M.H Anggota Komisi IX DPR RI: MBG Jadi Instrumen Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
.jpg)
Jakarta, – Isu gizi anak kembali menjadi perhatian utama dalam Diskusi Publik MBG (Makan Bergizi) bertajuk “Outlook Masa Depan Gizi Anak Indonesia” yang digelar Menara Kadin Indonesia, Jakarta, pada hari Rabu (14/01/2026). Forum ini menghadirkan pembicara Dr. Ir Dadan Hindayana Kepala Gizi Nasional RI, Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Indonesia, Nurhadi, S.Pd., MH, Anggota Komisi IX DPR RI, H. Alven Stony Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Dr.dr. Andreasta Meliala, M.Kes, Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM, praktisi, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, serta perwakilan masyarakat sipil guna menyusun langkah-langkah nyata dalam memperkuat kualitas gizi generasi penerus bangsa.
Pembahasan ini menegaskan bahwa persoalan gizi anak bukan sekedar persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan daya saing bangsa. Data dan kajian yang dipaparkan menunjukkan bahwa perbaikan gizi sejak usia dini memiliki korelasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas nasional, serta stabilitas sosial jangka panjang.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi, S.Pd., MH, menegaskan bahwa asupan gizi yang berkualitas merupakan fondasi ilmiah utama bagi masa depan generasi penerus bangsa. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia.”
Menurut Nurhadi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan strategi pembangunan peradaban bangsa
“Secara ilmiah, sejarah telah membuktikan bahwa kualitas asupan gizi menentukan kualitas generasi. Oleh karena itu, Fraksi NasDem di Komisi IX DPR RI sangat mendukung penuh program MBG. Kami percaya, program ini bukan hanya mencerdaskan, tetapi melahirkan generasi emas yang akan membangun peradaban Indonesia menuju 2045,” ujar Nurhadi.
Ia menambahkan, MBG menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yakni mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Nurhadi juga mengungkapkan dampak ekonomi nyata dari penerapan MBG di lapangan. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah dapur MBG, satu dapur mampu melibatkan 12 hingga 17 pemasok (supplier).
“Artinya, efek dominan ekonomi benar-benar bergerak di tingkat lokal. Meski ada tantangan karena sebagian supplier memiliki modal besar dan bisa memainkan harga, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih saya nilai sangat strategis untuk menjaga keseimbangan, agar dampak ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Ia mencontohkan praktik distribusi bahan pangan yang belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi lokal.
“Seperti di Tulungagung, ikan dori didatangkan dari Sidoarjo. Padahal bisa menggunakan ikan patin atau nila dari daerah setempat. Persoalannya sering kali karena harga. Di dalam peran BGN bersama Koperasi Merah Putih harus hadir pengaturan pola distribusi supplier agar lebih adil dan berkelanjutan,” tegas Nurhadi.
Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga memberikan apresiasi kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai salah satu lembaga yang menunjukkan komitmen konkret dengan pembangunan dapur MBG sejak Januari–Februari.
“Saya sangat mengapresiasi KADIN yang berani memulai lebih awal. Ini menunjukkan kolaborasi bahwa dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat mampu menjadikan MBG sebagai kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan pembangunan bangsa,” tutupnya.
Diskusi publik ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa MBG bukan hanya program gizi, melainkan mesin penggerak ekonomi, pencetak generasi unggul, dan Fondasi Indonesia Emas 2045.
