Mentawai, growmedia-indo.com - Disampikan Pada rapat Koordinasi penyelenggaraan di Mentawai Togap Simangunsong Dirjend Politik Dan Pemerintah Umum, dasar hukum pelaksanaan Pemilu dan pilkada serentak 2024. Diaula Bapeda Mentawai, Jumat, (26/1/2024).
Dua undang-undang yang mendasari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada adalah:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Menyelenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada: Mengatur tentang pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
Penting untuk selalu merujuk pada undang-undang yang paling terkini, peraturan pelaksana, dan keputusan lembaga terkait untuk memastikan pemahaman yang akurat dan terkini mengenai ketentuan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Katanya
Ia juga mengajak anak Muda untuk ke TPS, Ajakan untuk melibatkan anak muda dan memotivasi mereka untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendukung partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Keterlibatan generasi muda dalam pemilu dapat memberikan kontribusi positif dalam menentukan arah masa depan negara. Pesan ya.
“Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi di Daerah”.
mengajak seluruh lapisan, untuk menjaga Pemilu tahun 2024. Inisiatif untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga Pemilu tahun 2024 sangat penting. Memastikan partisipasi yang aktif, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta mendorong keamanan dan keberlanjutan proses pemilu adalah tanggung jawab bersama.
Togap Simangunsong Diharapkan, Netralistas ASN Mentawai untuk pemilu, Keberharapan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mentawai dalam Pemilu adalah langkah positif untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil dan transparan. Netralitas ASN merupakan prinsip penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi.
“Pengukuran IDI menjadi semakin relevan dalam menilai perkembangan demokrasi di Negara ini. ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mencapai hasil yang positif dalam pembangunan demokrasi”. tambahnya.
“Peningkatan Mentawai adalah bukti nyata bahwa upaya keras dalam mendorong demokrasi dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Dengan pencapaian ini, Indonesia semakin mendekati cita-cita untuk menjadi negara demokratis yang kokoh dan inklusif”. tutup Togap.
Benar, dugaan ketidaknetralan ASN dapat merusak integritas pemilu. Penting untuk memastikan bahwa seluruh ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis selama proses pemilihan. Transparansi, pengawasan, dan penegakan aturan etika menjadi kunci untuk mencegah dugaan ketidaknetralan yang dapat mengganggu integritas pemilu.
Togap Simangunsong Dirjend Politik Dan Pemerintah Umum, Apresiasi terhadap Penjabat (Pj) yang menerapkan kebijakan yang mendapatkan pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai peraturan. Teguran dari Kemdagri dapat memberikan arahan atau evaluasi untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. (Lraja).
Mentawai aman dalam index dari kerawanan Mentawai.
