*Forum Terbuka Diskusi Publik di Solo, Yogi Korpus BEM PTMA: Pengawasan dan Evaluasi MBG serta Swasembada Pangan Menjadi Kunci Ketahanan Bangsa di Tengah Pelemahan Ekonomi Global*
Solo, - Dalam Forum Terbuka Diskusi Publik yang digelar di Kota Solo, Yogi Alidrus selaku Ketua Koordinator Pusat (Korpus) BEM PTMA Indonesia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan merupakan kebijakan prioritas strategis yang dapat menjadi fondasi pembangunan Indonesia di masa depan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar kedua program tersebut mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global.
Menurut Yogi, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, gejolak harga komoditas, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah, Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat daya tahan bangsa dalam jangka panjang.
"Ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap mata uang asing, biaya impor berbagai kebutuhan menjadi lebih mahal. Kondisi ini dapat berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Karena itu, program MBG dan Swasembada Pangan harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional dari sisi pangan dan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Yogi menjelaskan bahwa salah satu penyebab rentannya ekonomi nasional adalah ketergantungan terhadap impor berbagai kebutuhan strategis, termasuk pangan. Ketika rupiah melemah, harga barang impor cenderung meningkat sehingga memberikan tekanan terhadap anggaran negara maupun masyarakat.
Dalam konteks tersebut, agenda Swasembada Pangan dinilai memiliki korelasi yang kuat dengan stabilitas ekonomi nasional. Semakin tinggi kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, semakin kecil ketergantungan terhadap pasar luar negeri dan semakin kuat ketahanan ekonomi domestik.
"Swasembada pangan bukan sekadar program pertanian. Ini adalah strategi menjaga kedaulatan bangsa. Jika kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri, maka risiko akibat fluktuasi nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global dapat diminimalkan," kata Yogi.
Dii sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki dampak ekonomi yang luas apabila dijalankan secara terintegrasi dengan sektor pertanian dan UMKM lokal. Menurutnya, MBG tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan hasil produksi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Namun demikian, Yogi menegaskan bahwa kedua program tersebut tetap menghadapi sejumlah tantangan yang harus dievaluasi. Di antaranya adalah efektivitas penggunaan anggaran, kesiapan rantai distribusi pangan, kualitas pengawasan di daerah, pemerataan manfaat program, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
"Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang baik. Kita harus memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi berkala dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah.
Menurutnya, kritik terhadap MBG maupun Swasembada Pangan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat selama disertai argumentasi dan solusi yang konstruktif.
F
Dalam forum tersebut, Yogi mendorong agar pemerintah memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mengawal implementasi program. Ia menilai pengawasan partisipatif akan membantu memastikan bahwa tujuan besar pembangunan SDM dan kemandirian pangan dapat tercapai.
Menutup diskusi, Yogi menyampaikan bahwa tekanan terhadap rupiah dan ketidakpastian ekonomi global justru harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian nasional melalui pembangunan manusia dan ketahanan pangan.
"Turunnya nilai tukar rupiah harus menjadi pengingat bahwa bangsa ini perlu memperkuat fondasi ekonominya dari dalam. MBG yang membangun kualitas SDM dan Swasembada Pangan yang memperkuat ketahanan nasional harus berjalan beriringan. Dengan pengawasan yang baik, evaluasi yang berkelanjutan, serta dukungan seluruh elemen bangsa, kedua
Program ini dapat menjadi penopang bangsa menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Yogi.
