Ekspor Satu Pintu Lewat Danantara, PP KAMMI: Bukti Negara Hadir untuk Selamatkan Kekayaan Negara
Jakarta, 2 Juni 2026 – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Presiden Prabowo dan CEO Danantara Rosan Roeslani yang ingin mewujudkan tata kelola ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dan strategi untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara yang selama ini terjadi akibat lemahnya pengawasan komoditas ekspor.
Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman M.Ikom menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan komoditas unggulan nasional harus diintegrasikan di bawah satu sistem yang transparan, akuntabel, dan berdaulat. Menurutnya, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memiliki posisi krusial untuk menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional.
“Selama ini Indonesia kerap dirugikan oleh praktik under-invoicing, penyelundupan, hingga manipulasi data ekspor komoditas strategis. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan, praktik under invoicing selama 34 tahun menyebabkan kebocoran pendapatan negara hingga US$ 900 miliar atau mencapai Rp 15.400 triliun. Dengan adanya sistem ekspor satu pintu lewat Danantara, negara punya kendali penuh atas volume, harga, dan ke mana kekayaan kita mengalir. Ini adalah kunci utama mencegah kebocoran anggaran dan devisa,” ujar Arif di Jakarta.
Tiga Alasan Utama Dukungan PP KAMMI
PP KAMMI menyoroti tiga dampak positif jika kebijakan ekspor satu pintu ini diimplementasikan secara konsisten:
Pertama Peningkatan Devisa Negara secara Signifikan: Melalui pencatatan yang akurat dan ringkas, seluruh hasil ekspor akan masuk ke sistem keuangan dalam negeri tanpa ada celah untuk disembunyikan di luar negeri.
Kedua, Penguatan Posisi Tawar (Bargaining Power) di Pasar Global: Dengan kendali satu pintu, Indonesia tidak lagi bisa terpecah belah oleh tengkulak global atau korporasi multinasional dalam penentuan harga komoditas (seperti nikel, kelapa sawit, batubara, dll).
Ketiga, Hilirisasi yang Lebih Terukur: Danantara dapat memastikan bahwa komoditas yang keluar dari Indonesia adalah produk yang sudah memiliki nilai tambah, bukan sekadar bahan mentah.
Catatan dan Pengawal dari KAMMI
Kendati mendukung penuh, PP KAMMI mengingatkan pemerintah agar pembentukan dan operasionalisasi Danantara Sumberdaya Indonesia tidak hanya sekedar "pindah loket" birokrasi, melainkan harus membawa transformasi digital dan integritas total.
“Kami mendukung penuh, tetapi kami juga akan menjadi pihak pertama yang mengancam jika badan ini justru diisi oleh kepentingan oligarki. Danantara harus dikelola secara profesional, bersih, dan bebas dari konflik kepentingan demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” tambahnya.
KAMMI mengajak seluruh unsur mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal transisi tata kelola ekspor ini agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas, menurunkan angka kemiskinan, dan mempercepat pemberdayaan ekonomi nasional.
