Jakarta,growmedia-indo.com -
Kelompok fungsional dalam Partai Golkar sejak awal mengedepankan pendekatan fungsional, di mana peran ditentukan oleh ide dan gagasan, bukan semata-mata jabatan. Namun dalam praktiknya hari ini, masih banyak di antara kita yang justru “berperang” karena jabatan. Bahkan, tidak sedikit yang menggunakan posisi yang dimilikinya untuk menekan orang lain. Jika hal ini terjadi, maka perilaku tersebut jelas menyimpang dari hakikat kelahiran Golkar itu sendiri.
Indonesia hari ini memang telah mengalami kemajuan. Banyak orang menduduki posisi strategis, namun jabatan tidak selalu mencerminkan kapasitas. Menjadi gubernur, misalnya, bukan jaminan seseorang memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih baik. Dari sinilah sering muncul kecenderungan “mengatur-ngatur” yang tidak sehat, yang justru merusak tatanan politik yang seharusnya dibangun atas dasar gagasan.
Undang-undang telah mengatur bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung. Artinya, kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat. Bukan di Jakarta, bukan di elite pusat partai, melainkan di akar rumput. Jika rakyat adalah eksekutor politik dalam pemilihan langsung, maka kekuatan sesungguhnya terletak pada struktur partai di tingkat bawah—desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Namun realitasnya, struktur tersebut sering kali tidak berjalan efektif. Jaringan lemah, kaderisasi tidak maksimal, bahkan keberadaan partai di desa kadang hanya bersifat simbolis. Padahal, kemenangan politik sangat ditentukan oleh kekuatan jaringan di lapangan, termasuk saksi dan relawan yang menjaga suara rakyat.
Di sisi lain, praktik politik saat ini juga dihadapkan pada persoalan serius, yaitu dominasi uang. Banyak orang memiliki modal besar, tetapi miskin gagasan. Ironisnya, kondisi ini sering justru lebih menentukan dibanding kualitas ide. Inilah yang menjadi tantangan besar dalam kehidupan politik di era reformasi.
Karena itu, revitalisasi harus dimulai dari pembenahan sistem pendidikan politik dan penguatan kaderisasi, khususnya di daerah. Partai harus kembali membangun kekuatan dari bawah, bukan bergantung pada kekuasaan pusat atau figur semata. Kemandirian, integritas, dan konsistensi terhadap nilai perjuangan menjadi kunci utama.
Kita juga harus mengubah cara pandang terhadap kekuasaan. Menghadap pejabat atau menteri bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan penuh harga diri. Politik harus dijalankan dengan etika, bukan dengan ketergantungan.
Pada akhirnya, kekuatan sejati politik bukan terletak pada jabatan atau uang, melainkan pada kepercayaan rakyat dan kekuatan ide. Jika Golkar ingin kembali pada jati dirinya, maka jalan yang harus ditempuh adalah kembali ke akar: membangun politik berbasis gagasan, memperkuat kaderisasi, dan menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh perjuangan.
