Program bantuan pertanian yang seharusnya menjadi penyelamat petani kini berada di bawah bayang-bayang persoalan serius. Dugaan penggunaan bibit tebu yang belum diverifikasi atau tidak bersertifikat dalam program pemerintah memicu kekhawatiran adanya pelanggaran hukum hingga potensi skandal pengadaan bantuan pertanian.
Padahal aturan sudah sangat jelas. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018, setiap benih yang diproduksi, diedarkan, maupun digunakan dalam program pemerintah wajib melalui proses sertifikasi guna menjamin mutu genetik, fisik, dan fisiologisnya. Proses ini berada di bawah pengawasan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Tanpa sertifikasi resmi, benih tersebut secara hukum tidak layak digunakan dan berstatus ilegal.
Dugaan Pelanggaran Hukum
Penggunaan benih tanpa sertifikasi bukan sekadar pelanggaran administratif. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai peredaran benih ilegal, yang berpotensi menyeret pihak terkait ke ranah pidana. Kasus serupa sebelumnya pernah dibongkar aparat Polda Jawa Timur, yang menemukan peredaran benih tanaman tanpa sertifikasi yang merugikan petani.
Situasi menjadi lebih serius apabila bibit tersebut merupakan bagian dari program bantuan pemerintah. Jika spesifikasi bantuan tidak sesuai dengan ketentuan, maka hal itu berpotensi masuk dalam dugaan penyalahgunaan anggaran hingga tindak pidana korupsi.
Temuan semacam ini juga kerap menjadi sorotan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang menilai ketidaksesuaian spesifikasi bantuan pertanian dapat berujung pada kerugian negara.
Program Terancam Dibatalkan
Konsekuensi administratif dari penggunaan bibit tidak bersertifikat juga sangat berat. Benih yang tidak lolos verifikasi tidak akan mendapatkan label resmi dari BPSB, sehingga otomatis tidak memenuhi syarat dalam program pemerintah.
Jika terbukti terjadi, maka bantuan bisa dinyatakan tidak sah, program berpotensi dibatalkan, dan pihak yang terlibat dapat diminta mengembalikan anggaran negara.
Petani Jadi Korban
Di tengah potensi skandal ini, petani kembali berada di posisi paling rentan. Benih yang tidak melalui proses sertifikasi memiliki risiko tinggi membawa organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang dapat merusak tanaman.
Selain itu, tanpa jaminan kemurnian varietas, produktivitas tebu bisa merosot tajam. Dampaknya bukan hanya pada kerugian petani, tetapi juga pada target swasembada gula nasional yang bisa terancam gagal.
Publik Menuntut Transparansi
Munculnya dugaan penggunaan bibit tebu tak bersertifikat dalam program pemerintah kini memantik pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan bibit tersebut? Apakah ini sekadar kelalaian administratif, atau ada praktik pengadaan yang tidak transparan?
Jika terbukti benar, maka kasus ini berpotensi menjadi skandal serius di sektor pertanian, yang bukan hanya merugikan petani, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dan jerat hukum bagi pihak yang terlibat.
