Publik Dukung Kepala Ditjenpas Sumut Yudi Suseno Hadapi Isu Negatif di Media Sosial
Sumatera Utara, -- Kebijakan tegas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Ditjenpas Sumut), Yudi Suseno, dalam memperkuat keamanan, perlindungan, dan disiplin di lingkungan lembaga pemasyarakatan mendapat respon positif dari masyarakat. Dukungan juga datang dari kalangan pemuda dan pengamat kebijakan publik yang menilai langkah tersebut sebagai upaya serius membenahi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh.
Serikat Pemuda Nusantara Muslim Indonesia (SPNMI) melalui Banter Adis Munandar menyampaikan bahwa kebijakan yang dijalankan Yudi Suseno merupakan bentuk kepemimpinan yang tegas, terukur, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia menilai, langkah tersebut mencerminkan komitmen yang kuat terhadap penegakan tata tertib serta integritas institusi masyarakat.
“Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga lembaga marwah pemasyarakatan. Penegakan aturan harus dilakukan tanpa kompromi, dan itu sedang dijalankan,” ujar Adis dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Adis juga menyoroti respon cepat Ditjenpas Sumut terhadap berbagai isu yang berkembang di media sosial, khususnya terkait tudingan adanya warga binaan yang bebas menggunakan telepon genggam serta dugaan perlindungan terhadap pelanggar aturan. Menurutnya, klarifikasi terbuka yang disampaikan pihak Ditjenpas Sumut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, SPNMI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pembenahan yang dilakukan jajaran Ditjenpas Sumut, termasuk klarifikasi resmi terkait isu dugaan perlindungan terhadap warga binaan di Rutan Kelas I Medan.
“Kami melihat komitmen yang kuat untuk membangun sistem masyarakat yang bersih, profesional, dan berkeadilan. Penegakan aturan harus berlaku untuk semua pihak, tanpa merendahkan, baik terhadap warga binaan maupun aparatur yang terbukti melanggar,” tegas Adis.
Sebelumnya, Yudi Suseno dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa isu perlindungan khusus terhadap warga binaan tertentu tidak memiliki fakta dasar. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran pemasyarakatan bekerja berdasarkan regulasi dan tidak memberi ruang terhadap praktik perlakuan istimewa.
“Tidak ada pembiaran, tidak ada perlindungan terhadap pelanggaran. Seluruh petugas diingatkan untuk menjalankan tugas secara profesional, menghindari pengawasan resmi, dan menjaga integritas lembaga,” ujar Yudi Suseno, Kamis (22/1/2026).
Adis juga mengajak masyarakat untuk lebih rasional dan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, tuduhan dalam negara hukum harus berdasarkan data dan bukti, bukan sekadar opini atau framing di media sosial.
Ia mengingatkan bahwa polemik personal justru berpotensi mendorong fokus utama, yakni perbaikan sistem pelatihan warga binaan, penguatan karakter, serta peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi mereka setelah bebas.
“Energi publik seharusnya diarahkan untuk mengawal program pembinaan, bukan larut dalam polemik yang tidak produktif. Yang penting adalah bagaimana lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan, bukan sekadar penahanan,” jelasnya.
Menurut Adis, narasi yang mendorong pencopotan Kepala Ditjenpas Sumut tanpa dasar yang jelas merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak sehat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia pun mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi.
“Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas kebenaran dan data, bukan fitnah dan opini pembohong. Mari jaga kepercayaan publik terhadap institusi negara dengan sikap kritis, rasional, dan berimbang,” tutup Adis.
