David Selan Tekankan Regulasi Berkeadilan untuk Daerah 3T pada Pelantikan Pengurus APTISI Pusat 2025–2030 dan Rembug Nasional
Jakarta — Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) resmi melantik Pengurus APTISI Pusat Periode 2025–2030 pada momentum bersejarah yang dirangkaikan dengan Rembug Nasional Pendidikan Tinggi, mengusung tema strategis “Arah Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045.” Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Acara ini bertempat The Krakatau Grand Ballroom Jl.Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, pada hari Senin (17/11/2025).
Forum ini juga akan dihadiri tokoh-tokoh penting, antara lain:Ketua Dewan Pembina Formas 2045 Hashim Djojohadikusumo Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Saifudian, Mendagri Tito Karnavian, Menko PMK Pratikno, serta pemangku kepentingan strategis di bidang pendidikan tinggi. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen APTISI dalam memperkuat kolaborasi nasional untuk menjawab tantangan transformasi pendidikan di era digital, disrupsi teknologi, dan kompetisi global.
Sekretaris APTISI Wilayah XV Nusa Tenggara Timur (NTT), David Selan, menyampaikan perhatian serius terkait implementasi regulasi pendidikan tinggi yang dinilai harus lebih berpihak pada perguruan tinggi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hal ini disampaikan saat menghadiri Pelantikan Pengurus APTISI Pusat Periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rembug Nasional APTISI.
Dalam forum nasional yang mempertemukan pimpinan PTS seluruh Indonesia tersebut, David menegaskan bahwa NTT dan wilayah-wilayah 3T lainnya masih menghadapi tantangan besar terkait infrastruktur pendidikan, akses teknologi, pendanaan, hingga pemerataan kualitas dosen.
“Regulasi pemerintah harus berjalan bukan hanya di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan. Dan implementasi itu harus berpihak pada perguruan tinggi di wilayah 3T. Tanpa keberpihakan regulatif, perguruan tinggi di daerah seperti NTT akan selalu tertinggal,” tegas David Selan.
Ia menilai bahwa semangat pemerataan pendidikan tinggi belum sepenuhnya terwujud karena sejumlah kebijakan belum mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayah terpencil. Oleh karena itu, APTISI perlu memperkuat advokasi agar regulasi pendidikan tinggi lebih realistis dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Beberapa dorongan penting yang disampaikan David Selan dalam Rembug Nasional antara lain:
* Penyusunan kebijakan afirmatif untuk perguruan tinggi di wilayah 3T,
* Dukungan pendanaan operasional dan pengembangan SDM secara berkelanjutan,
* Percepatan digitalisasi dan penyediaan infrastruktur teknologi pendidikan,
* Kemudahan kerja sama antara perguruan tinggi di 3T dengan kampus besar di pusat,
* Penyederhanaan regulasi yang dianggap membebani PTS kecil dan menengah.
“Jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, maka seluruh daerah harus tumbuh bersama. Tidak boleh ada ketimpangan. Perguruan tinggi di NTT dan wilayah 3T harus mendapat ruang, akses, dan dukungan regulatif yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Pelantikan Pengurus APTISI Pusat 2025–2030 ini menjadi momentum bagi APTISI untuk memperkuat peran strategisnya sebagai jembatan kepentingan PTS di seluruh wilayah Indonesia. Melalui forum Rembug Nasional, David Selan berharap tuntutan percepatan regulasi berpihak 3T dapat menjadi agenda perjuangan bersama.
APTISI diharapkan semakin solid dalam mengawal kebijakan yang adil, inklusif, dan memajukan seluruh PTS demi tercapainya kualitas pendidikan tinggi nasional yang merata.
