Proyek Normalisasi Saluran PUPR Kalbar Kembali Muncul di 2025, Aktivis Soroti Potensi KKN

Daftar Isi

Pontianak,Growmedia-indo.com-Proyek normalisasi saluran air atau operasi dan pemeliharaan (OP) sumber daya air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kembali mencuat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun anggaran 2025. Keberadaan proyek bernilai total puluhan miliar rupiah ini langsung memantik kekhawatiran mengingat kontroversi dan dugaan ketidaktransparan yang menyertainya pada tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan pantauan di situs resmi SIRUP LKPP (sirup.lkpp.go.id), proyek-proyek serupa dengan rincian pekerjaan normalisasi saluran atau operasi pemeliharaan(OP) SDA telah dianggarkan kembali oleh Dinas PUPR Kalbar untuk 2025. Proyek-proyek ini tercantum dalam ratusan paket pekerjaan (PL/Paket Lelang), dengan nilai per paket umumnya di kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah. Salah satu paket terbesar mencapai Rp 190 juta. Jika seluruh paket serupa diakumulasikan, estimasi nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Sejarah Kontroversi dan Tuntutan Transparansi

Proyek normalisasi saluran ini bukan tanpa riwayat masalah. Pada tahun 2023 lalu, proyek serupa menjadi sorotan setelah sejumlah penyedia jasa melayangkan somasi dan permintaan klarifikasi ke Dinas PUPR Kalbar. Mereka menduga terjadi praktik tender tertutup dan penunjukan rekanan secara langsung yang tidak transparan, menghambat akses usaha kecil dan menengah.

Aktivis Soroti Potensi KKN dan Kerugian Negara

Merespons munculnya kembali proyek ini di tahun 2025, di lansir dari faktakalbar.id Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalimantan Barat, M. Rifal, menyuarakan keprihatinan serius. Ia menengarai potensi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Pekerjaan normalisasi ini masuk dalam paket penunjukan langsung (PL), tetapi kebanyakan lokasinya terkonsentrasi di satu kawasan. Secara efisiensi dan efektivitas, mestinya digabung dan dilelang secara terbuka," tegas Rifal saat dikonfirmasi.

Rifal juga mempertanyakan realisasi pekerjaan dan nilai anggaran. "Pelaksanaannya sering kali hanya berupa membersihkan rumput dan sampah di permukaan air secara manual, tanpa melibatkan alat berat. Jika dihitung secara cermat, potensi kerugian negara dari pola pengadaan seperti ini sangat besar," jelasnya. Ia menegaskan pekerjaan serupa seharusnya bisa dilakukan dengan biaya lebih rendah jika dikelola secara transparan dan kompetitif.

Dinas PUPR Kalbar Belum Beri Tanggapan

Awak media berupaya mengonfirmasi berbagai kekhawatiran ini kepada Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kalbar, Juanda, Beberapa pertanyaan kunci diajukan, termasuk apakah proyek-proyek ini merupakan inisiatif dinas atau merupakan bagian dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Kalbar, serta langkah-langkah yang diambil untuk menjamin transparansi dan pencegahan KKN pada pelaksanaannya tahun ini.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi yang diterima dari yang bersangkutan maupun pihak Dinas PUPR Kalbar terkait isu tersebut.

Masyarakat dan Dunia Usaha Menanti Transparansi

Munculnya kembali proyek normalisasi saluran PUPR Kalbar di tahun 2025 dengan pola pengadaan ratusan paket kecil, ditambah sejarahnya yang bermasalah, menuntut pengawasan ekstra ketat dari semua pihak. Masyarakat Kalbar, khususnya pelaku usaha jasa konstruksi, menanti langkah nyata dan bukti transparansi dari Dinas PUPR Kalbar. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terulangnya praktik KKN yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan menghambat iklim usaha yang sehat di Kalimantan Barat.(Kzn)