Profil Pasangan Independen “MERDEKA” di Pilkada Pangkalpinang 2025

Daftar Isi

Pangkalpinang,Growmedia,indo,com— Kontestasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025 semakin hangat dengan hadirnya pasangan jalur independen Eka Mulya Putra–Radmida Dawam. Mengusung gerakan MERDEKA (Membangun bersama Radmida–Eka), keduanya menjanjikan alternatif kepemimpinan yang bersih dari politik transaksional, berpijak pada pengalaman panjang, dan berakar kuat di tengah masyarakat.

Eka Mulya Putra: Aktivis Garis Depan yang Menembus Parlemen

Putra asli Pangkalpinang kelahiran 26 Januari 1975 ini menapaki pendidikan dasar hingga SMA di kota kelahirannya sebelum melanjutkan studi Akuntansi di Universitas Sriwijaya, Palembang, dan Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama, Jakarta. Semasa kuliah, Eka sudah dikenal sebagai penggerak—tercatat pernah memimpin Ikatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNSRI dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang.

Karier politiknya dimulai ketika dia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan duduk dua periode di DPRD Bangka Belitung, terakhir sebagai Ketua Fraksi.

Di parlemen, Eka kerap gencar membela isu keadilan ekonomi, pemberdayaan pemuda, serta pengelolaan sumber daya alam yang transparan—sekaligus memimpin gugatan class action terhadap PLN atas pemadaman bergilir, yang dimenangkan masyarakat.

Di luar politik, Eka aktif sebagai Ketua Ormas Islam PARMUSI Babel dan Ketua Harian AETI (Asosiasi Eksportir Timah Indonesia). Lewat AETI ia mendorong tata kelola timah yang berpihak ke pelaku usaha lokal, sementara lewat PARMUSI ia memotori dakwah sosial hingga lapis masyarakat terpinggirkan.

Radmida Dawam: Putri Pejuang, Perempuan Birokrat, dan Wajah Sejati Pangkalpinang

Meski lahir di Palembang pada 27 Januari 1964, Radmida Dawam adalah putra daerah Pangkalpinang dalam arti sesungguhnya. Ia lahir di Palembang karena sang ayah, Kolonel (Purn) H. Dawam Ahmad, saat itu sedang bertugas militer di sana. Namun sejak usia tiga bulan, Radmida telah tinggal dan dibesarkan di Pangkalpinang—kota yang menjadi saksi seluruh perjalanan hidupnya: dari masa kecil, pendidikan, karier, hingga pengabdiannya pada masyarakat.

Ia menempuh pendidikan di:

TK Kartika Chandra Kirana, Kodim 0413/BKA Pangkalpinang

SD Negeri 8 Sungailiat

SMP Negeri 2 Pangkalpinang

SMA Negeri 1 Pangkalpinang

Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Magister Hukum, STIH Pertiba Pangkalpinang

Setelah lulus, Radmida tidak memilih karier di luar daerah, melainkan pulang dan mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama lebih dari 31 tahun. Ia dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari Kepala Dinas hingga mencapai puncaknya sebagai Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang (2016–2023)—menjadikannya perempuan pertama di Sumatera yang menempati jabatan tertinggi ASN kota/kabupaten.

Selama kariernya, Radmida dikenal bersih, sederhana, dan jauh dari kepentingan pribadi. Ia menggagas program sosial “Berbagi Kasih 1.000 Kasur”, yang menggunakan dana pribadinya untuk membeli kasur bagi warga miskin dan lansia yang tidur tanpa alas. Bukan program pencitraan, melainkan cerminan empati yang tulus.

> “Ini bukan proyek pemerintah. Ini bukan janji kampanye. Ini panggilan hati. Tak ada arti jabatan jika masih ada warga yang tidur di lantai tanpa alas,” ujar Radmida.

MERDEKA: Alternatif Segar di Tengah Politik Transaksional

Pasangan Eka–Radmida maju dari jalur independen, tanpa beban partai, dan tanpa praktik dagang sapi politik. Keduanya membawa kredensial kuat: Eka sebagai aktivis rakyat dan legislator vokal, Radmida sebagai birokrat perempuan visioner yang terbukti bersih dan mengabdi.

> “MERDEKA bukan sekadar nama, tetapi simbol perjuangan membebaskan Pangkalpinang dari politik transaksional,” kata Eka.

“Saya telah mengabdi seumur hidup di kota ini. Pangkalpinang bukan sekadar tempat tinggal—ia adalah bagian dari jiwa saya,” ungkap Radmida.

Pasangan ini hadir sebagai wajah baru politik lokal: berakar di masyarakat, berintegritas, dan siap membangun kota tanpa janji palsu. Mampukah jalur independen mengubah arah kepemimpinan Pangkalpinang? Jawabannya ada di tangan rakyat, 27 Agustus nanti.