Pemerintah Indonesia akan membangun ekosistem yang berdaulat, inklusif, dan berbasis kearifan lokal atau tidak meniru Silicon Valley di Amerika Serikat (AS) untuk menjadi pusat inovasi teknologi digital di Asia Tenggara
Daftar Isi
Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Sekjen Kemkomdigi), Ismail, dalam acara digitalCIO Indonesia: Menjadikan Indonesia Silicon Valley Asia Tenggara di Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).
“Ambisi menjadi Silicon Valley Asia Tenggara bukanlah untuk meniru, melainkan membangun model Indonesia yang unik dengan inovasi-inovasi yang inklusif, berlandaskan kearifan lokal, dan berorientasi pada nilai,” tegasnya.
Konsep ini dinilai sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Digital 2045.
Menurut Ismail, dalam kerangka Visi Indonesia Digital 2045, pemerintah tidak hanya mendorong transformasi digital sebagai sarana modernisasi layanan publik, tapi menjadikannya misi strategis nasional untuk menciptakan kedaulatan teknologi, daya saing sumber daya manusia (SDM), dan ketahanan sosial berbasis inovasi digital.
“Indonesia siap tampil sebagai pusat inovasi teknologi di Asia Tenggara. Karena Indonesia sudah siap. Misi ini sepenuhnya sejalan dengan visi nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Lebih lanjut Ismail mengataka, pemerintah memberikan perhatian pada infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital sebagai empat pilar utama yang menjadi landasan strategi digital nasional.
Keempat pilar ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta persaingan teknologi global.
Ia juga menyoroti keberhasilan berbagai startup lokal, diantaranya Xendit, Ruangguru, Kata.ai, dan KampungDigital, yang telah mentransformasi kehidupan masyarakat di berbagai daerah.
“Mereka telah mengubah lanskap digital, bukan hanya demi produktivitas, tetapi juga pendidikan, martabat, dan ketahanan sosial,” jelas dia.
Sebagai langkah nyata, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mendorong regulasi yang adaptif, pengembangan talenta digital yang inklusif, penguatan keamanan siber, dan tata kelola AI yang etis.
Ismail menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi katalisator, bukan hambatan dalam inovasi.
“Komdigi percaya bahwa pemerintah harus menjadi platform yang memfasilitasi, bukan menghambat. Itu berarti berinovasi bersama startup, membangun regulasi yang adaptif, dan membuka ekosistem digital yang mencerminkan nilai bersama,” jelas Sekjen Kemkomdigi.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Indonesia bertekad menjadikan transformasi digital sebagai lokomotif ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan Indonesia yang bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga produsen inovasi global Mimpi Indonesia untuk memiliki Silicon Valley Asia Tenggara sepertinya tidak pernah padam. Sudah ada sejak bertahun-tahun silam, meski belum pernah ada wujudnya. Di beberapa tempat ada yang mangkrak, ada yang lebih seperti klaim. Gagasan tersebut belum lama ini muncul lagi. Hal ini diungkapkan oleh Ismail, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, beberapa waktu lalu.Ia menegaskan pusat inovasi tersebut tidak akan meniru model di Amerika Serikat, tetapi Silicon Valley Asia Tenggara akan mengembangkan model yang berbeda, selaras dengan kearifan lokal. Pemerintah Indonesia menegaskan tekad menjadi pusat inovasi teknologi digital di Asia Tenggara dengan membangun ekosistem yang berdaulat, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.
“Ambisi menjadi Silicon Valley Asia Tenggara bukanlah untuk meniru, melainkan membangun model Indonesia yang unik dengan inovasi-inovasi yang inklusif, berlandaskan kearifan lokal, dan berorientasi pada nilai,” tegasnya dalam acara digitalCIO Indonesia: Menjadikan Indonesia Silicon Valley Asia Tenggara di Jakarta (15/07).
Sekjen Ismail juga menyoroti keberhasilan berbagai startup lokal, diantaranya Xendit, Ruangguru, Kata.ai, dan KampungDigital, yang telah mentransformasi kehidupan masyarakat di berbagai daerah. “Mereka telah mengubah lanskap digital, bukan hanya demi produktivitas, tetapi juga pendidikan, martabat, dan ketahanan sosial,” jelasnya.
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjelma menjadi salah satu ekonomi utama di dunia, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, stabilitas politik relatif, serta peran aktif dalam berbagai forum ekonomi internasional seperti G20, ASEAN, dan APEC.
Di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap menjadi magnet bagi mitra dagang dari berbagai penjuru dunia. Negara kepulauan terbesar di dunia itu tak hanya menyuguhkan pasar domestik yang besar, tetapi juga menawarkan peluang investasi dan kemitraan ekonomi yang terus berkembang.
Dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, posisi geografis strategis, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia makin meneguhkan perannya sebagai pusat gravitasi ekonomi Asia Tenggara.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya dikenal karena kekayaan alamnya yang melimpah, tetapi juga karena daya tariknya sebagai pasar dan mitra dagang strategis di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjelma menjadi salah satu ekonomi utama di dunia, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, stabilitas politik relatif, serta peran aktif dalam berbagai forum ekonomi internasional seperti G20, ASEAN, dan APEC.
Bagi para pembuat kebijakan dan pelaku usaha, memahami dinamika pasar Indonesia merupakan keharusan. Itu bukan hanya karena ukuran pasarnya yang besar—lebih dari 285 juta penduduk—tetapi juga karena posisinya yang sentral dalam rantai pasok global serta kebijakan strategis yang tengah diarahkan untuk mempercepat hilirisasi industri, transformasi digital, dan keberlanjutan.
Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menawarkan pasar domestik yang luas dan dinamis. Pertumbuhan kelas menengah menjadi motor utama peningkatan daya beli, sementara penetrasi teknologi mempercepat pola konsumsi digital.
Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company 2024, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai lebih dari USD80 miliar, dan diproyeksikan menembus USD130 miliar pada 2025. Dari sektor e-commerce, fintech, hingga layanan kesehatan digital, Indonesia menjadi arena menarik bagi mitra dagang yang ingin merambah pasar digital Asia.
Mengapa Indonesia Tetap Dipilih? Alasannya sederhana, kombinasi stabilitas, potensi pertumbuhan, dan orientasi ke depan. Indonesia adalah satu dari sedikit negara berkembang yang tetap mencatat pertumbuhan positif selama pandemi. Ketika banyak negara memberlakukan proteksionisme, Indonesia justru memperluas jejaring perdagangan.
Bahkan dalam survei yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri Jerman di Asia-Pasifik (AHK) 2023, Indonesia menempati peringkat teratas sebagai tujuan investasi utama di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia bukan hanya menunggu mitra dagang datang. Pemerintah aktif menjalin kerja sama bilateral dan multilateral melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), hingga upaya penyelesaian negosiasi Indonesia–European Union CEPA adalah langkah konkret untuk membuka akses pasar.
Kehadiran Indonesia di forum-forum strategis seperti G20 dan ASEAN juga memberi bobot diplomasi ekonomi yang lebih kuat. Tak heran bila negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa terus memperkuat relasi dagang dan investasi dengan Indonesia.
Perundingan IEU-CEPA
Tonggak sejarah dalam proses penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat (exchange of letters) antara Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa sebagai bentuk kesepakatan politik tingkat tinggi untuk mendorong percepatan finalisasi perundingan IEU-CEPA.
Pertukaran surat tersebut dilakukan antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa, Maroš Šefčovič.
Pertemuan keduanya diawali dengan sesi tête-à-tête dan dilanjutkan dengan pertukaran surat (exchange of letters) yang menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi IEU-CEPA. Surat tersebut memuat apresiasi terhadap capaian perundingan dan komitmen bersama untuk menyelesaikan perundingan secara konklusif, termasuk langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan isu-isu substansial yang masih tersisa.
Penyerahan surat itu menjadi simbol kuat dari keseriusan kedua pihak untuk mendorong penyelesaian substansial IEU-CEPA menuju penandatanganan pada 2025 melalui solusi yang saling menguntungkan dan seimbang.
“Saya menyampaikan apresiasi atas komitmen berkelanjutan dan keterlibatan konstruktif dari Uni Eropa. Dukungan Komisioner Maroš dan Tim Perunding kedua negara sangat berarti dalam seluruh proses perundingan IEU-CEPA,” tegas Menko Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (14/7/2025).
”Kesepakatan politik ini menjadi capaian paling penting dalam proses perundingan yang telah berlangsung sejak 2016. Kami berdedikasi untuk memperkuat hubungan dengan kawasan Asia Tenggara, dan IEU-CEPA menjadi instrumen kunci untuk itu,” ujar Komisioner Maroš secara meyakinkan.
Dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagangnya. Di sisi lain, Uni Eropa yang terdiri dari lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Dengan IEU-CEPA, sekitar 80 persen pos tarif akan menjadi nol sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi kedua belah pihak.
Penyelesaian perundingan IEU-CEPA tersebut secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang diselenggarakan di Brussels pada hari yang sama.
Dalam pernyataan pers yang disampaikan secara bersama-sama, pemimpin kedua negara, menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis, termasuk percepatan penyelesaian IEU-CEPA.
Presiden Von Der Leyen secara resmi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan politik yang menjadi fondasi bagi penyelesaian perundingan IEU-CEPA dalam waktu dekat.
“Perjanjian ini juga akan membantu memperkuat rantai pasok bahan baku kritis yang penting bagi industri teknologi bersih dan baja Eropa. Saya kini menantikan penyelesaian perjanjian ini secara cepat,” ujar Presiden Von Der Leyen.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh tim perunding dari kedua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan isu-isu krusial yang selama ini menjadi penghambat utama.
“Saya juga sangat senang melihat para menteri dan komisioner dari kedua belah pihak berhasil mencapai, yang saya sebut, terobosan strategis. Saat ini, tidak ada lagi isu utama yang menjadi perbedaan antara Uni Eropa dan Indonesia dan itu adalah sesuatu yang luar biasa,” ungkap Presiden Prabowo.
Dengan pertukaran surat itu, Indonesia dan Uni Eropa semakin mendekati akhir dari proses perundingan yang menginjak tahun kesepuluh, dan telah melalui 19 putaran formal serta berbagai pertemuan antar-sesi. Perundingan di tingkat teknis dari pihak Pemerintah Indonesia selama ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
Targetkan Peningkatan Ekspor
Pemerintah menargetkan peningkatan ekspor nasional hingga 50 persen dalam tiga tahun ke depan seiring dengan rampungnya pembahasan substansi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).
Untuk itu Airlangga Hartarto mengumpulkan berbagai pelaku industri ekspor nasional di kantornya untuk menyampaikan target ini.
“Harapannya bisa meningkatkan ekspor kita dalam tiga tahun ke depan 50 persen. Kalau ekspor kita naik 50 persen itu setara dengan Vietnam ataupun Malaysia tahun ini,” ujar Airlangga dalam konferensi pers pekan lalu.
Airlangga sumeringah bahwa target kenaikan ekspor tersebut cukup realistis dan sejalan dengan implementasi IEU-CEPA yang akan menurunkan tarif bea masuk atas berbagai komoditas unggulan Indonesia ke pasar Uni Eropa.
Saat ini, tarif produk ekspor unggulan seperti tekstil dan perikanan ke Uni Eropa masih berkisar antara 8 persen hingga 12 persen. Dengan perjanjian tersebut, tarif diharapkan bisa turun hingga 0 persen. “Saya bilang kalau kita minta kenaikan ekspor itu tidak tinggi-tinggi, 50 persen dalam 3 tahun. Itu sama dengan posisi Malaysia hari ini. Masa kita nggak bisa balap Malaysia?,” kata Airlangga.
Airlangga juga menekankan pentingnya kesiapan sektor industri dalam menyambut implementasi IEU-CEPA. Ia meminta agar pelaku industri tekstil dan garmen mulai berkomunikasi dengan mitra dagang mereka di Eropa untuk memanfaatkan tarif nol persen yang akan diberlakukan.
Selain tekstil, sektor perikanan juga menjadi perhatian khusus. Airlangga menekankan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan, khususnya produk tuna.
Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina dan Thailand yang selama ini mendapatkan perlakuan perdagangan lebih baik di sektor ini.
“Ekosistem ikan itu tuna lahirnya di Indonesia. Kalau Filipina dan Thailand dikasih perlakuan lebih bagus, saya bilang nanti lautnya saya pagari. Jadi mereka nggak kebagian tuna,” ujar Ailangga.
Demikian juga dengan sektor otomotif. Sektor ini juga menjadi bagian dari negosiasi dan diharapkan mendapat perlakuan yang setara dengan industri Eropa.
Indonesia tidak takut bersaing, dan pemerintah akan terus mendorong level playing field bagi pelaku industri nasional. “Jadi itu mereka sudah sepakat. Saya juga minta mereka ya otomotif untuk kita relaksasi. Ini perindustrian. Kita dengan Eropa itu tidak takut,” kata Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengonfirmasi bahwa substansi IEU-CEPA telah selesai dibahas.Penandatanganan perjanjian dijadwalkan pada pertengahan 2026, dengan implementasi penuh ditargetkan paling lambat awal 2027.
Komoditas Unggulan Ekspor ke Eropa
Substansi Perjanjian IEU-CEPA yang telah rampung dibahas membawa optimisme ekspor Indonesia ke Uni Eropa meningkat pesat. Pemerintah bahkan memprioritaskan 20 komoditas ekspor unggulan yang selama ini mendominasi pengiriman ke pasar Eropa.
Data Kemenko perekonomian menyebutkan bahwa 20 komoditas tersebut menyumbang 55,6 persen dari total ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2024.
Tak kalah menarik, nilai ekspor dari Uni Eropa pada tahun tersebut tercatat sebesar US$17,35 miliar atau sekitar 6,5 persen dari total ekspor nasional senilai US$264,7 miliar.
Puncak ekspor Indonesia ke Uni Eropa dalam empat tahun terakhir terjadi pada 2022, dengan nilai mencapai US$21,5 miliar. Meski sempat menurun di 2023, tren kembali menguat pada 2024, memberikan optimisme bahwa target peningkatan ekspor sebesar 50 persen bisa tercapai.
Adapun 20 komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Uni Eropa yang dimaksud yakni: Minyak kelapa sawit dan turunannya US$1,6 miliar; Biji tembaga US$1 miliar; Fatty acid (asam lemak) US$835 juta; Alas kaki US$727 juta; Bungkil (hasil samping pengolahan minyak nabati) US$649 juta; Alas kaki dari karet/plastik US$573 juta; Besi baja dalam gulungan US$490 juta; Lemak coklat US$441 juta; Kopra US$422 juta; Alas kaki lainnya US$337 juta.
Kemudian, Kopi US$333 juta; Karet alam US$327 juta; Mesin printer US$300 juta; Asam monokarbosilat US$261 juta; Koper/suitcase US$223 juta; Furniture US$197 juta; Ferro alloy US$184 juta; Bangku bagian dari kendaraan US$179 juta; Perikanan dan hasil laut lainnya US$173 juta; Kertas dan karton US$176 juta
“Komoditas-komoditas ini akan menjadi fokus utama dalam mendorong ekspor ke Eropa, apalagi jika IEU-CEPA diberlakukan, tarif impor yang saat ini berkisar 5–10 persen dapat turun menjadi 0 persen, meningkatkan daya saing kita secara signifikan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon.
Ali mengungkapkan tarif bea masuk atas beberapa produk unggulan tersebut, seperti furnitur dan produk perikanan, masih tergolong tinggi, yakni sekitar 10 persen. Dengan diberlakukannya IEU-CEPA, seluruh tarif tersebut bisa ditekan hingga nol persen.
“Dengan turunnya tarif menjadi 0 persen, dan bila kita bandingkan dengan negara kompetitor seperti Vietnam yang sudah memiliki FTA dengan Uni Eropa, maka posisi Indonesia akan semakin kompetitif,” jelas Ali.
Optimisme Dunia Usaha
Kesepakatan yang dicapai oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan President European Union (EU) Commission Ursula Von der Leyen, Minggu (13/07/2025), berpotensi mendongkrak nilai perdagangan kedua pihak.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan, total perdagangan Indonesia dan Uni Eropa (UE) yang mencapai 27 miliar euro pada 2024 akan meningkat signifikan pada masa akan datang.
“Ini adalah sebuah breakthrough dalam perdagangan internasional di Indonesia dan Uni Eropa yang telah memakan hampir satu dekade dalam negosiasi,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya N. Bakrie di Brussel, Belgia.
Dijelaskan, political agreement yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan President EU Commission Ursula Von der Leyen bisa mendongkrak nilai perdagangan kedua pihak.
Pada tahun 2024, nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa (UE) mencapai 30,1 miliar dollar AS atau 27,3 miliar euro, terdiri atas ekspor UE ke Indonesia senilai 9,7 miliar euro, dan impor UE dari Indonesia senilai 17,5 miliar euro.
Kalau kita melihat UE-Vietnam CEPA, demikian Anin, demikian sapaan akrab Anindya, total perdagangan kedua pihak naik sebesar 20 persen, yakni dari 56 miliar euro sebelum penandatangan CEPA dan naik ke 67 miliar euro setelah CEPA diratifikasi oleh Vietnam dan EU. Diperkirakan, tren yang sama bakal terjadi antara Indonesia dan UE.
Di era yg multipolar ini, kata Anin, berbagai perusahaan Indonesia dan para anggota Kadin harus memanfaatkan momentum ini untuk melakukan diversifikasi. Pelaku usaha harus aktif mengeksplorasi pasar baru untuk meningkatkan perdagangan internasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Saya bertemu dengan CEO Business Europe yang merupakan “Kadin”-nya Eropa, Kadin Indonesia dan Business Eropa akan melakukan kolaborasi intensif agar pelaku usaha dan pemimpin bisnis di Uni Eropa dan Indonesia bisa memanfaatkan CEPA,” papar Anin. Berbagai sektor seperti tekstil, komoditas, palm oil dan lain lain yang penting dan dibutuhkan oleh negara-negara di Uni Eropa.
Indonesia bukanlah pasar yang statis. Ia terus tumbuh, bertransformasi, dan menghadirkan tantangan serta peluang baru. Dalam konteks geopolitik yang kian dinamis dan tren global menuju ekonomi hijau dan digital, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi mitra dagang utama di kawasan dan dunia.
Namun, agar potensi itu terealisasi maksimal, sinergi antara kebijakan negara dan dinamika dunia usaha harus berjalan harmonis. Indonesia bukan hanya pasar, tapi juga mitra strategis yang cerdas, adaptif, dan penuh potensi untuk kolaborasi jangka panjang.
Dengan visi “Indonesia Emas 2045” yang menargetkan negara ini menjadi ekonomi terbesar keempat dunia, kerja sama internasional akan menjadi pilar penting. Bagi mitra dagang, ini bukan sekadar soal angka. Ini tentang komitmen Indonesia membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan terbuka. Indonesia adalah pasar. Tapi lebih dari itu, Indonesia adalah mitra masa depan.
.png)
Posting Komentar